Anggota Baleg: Presiden Harus Konsultasi dengan DPR untuk Pilih Dewan Pengawas KPK

Kompas.com - 18/09/2019, 16:21 WIB
Ketua DPP PDI-P, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP PDI-P, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Hendrawan Supratikno menegaskan, Presiden harus tetap berkonsultasi dengan DPR dalam memilih ketua dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan ini diatur dalam UU KPK yang baru disahkan dalam rapat paripurna Selasa (17/9/2019), tepatnya pada Pasal 37E ayat (9). 

"Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar nama calon (Dewan Pengawas KPK) dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon kepada DPR untuk dikonsultasilan," kata Hendrawan lewat pesan singkat, Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Beda Yasonna-Presiden soal Siapa yang Bisa Jabat Dewan Pengawas KPK...

Sementara Pasal 37E ayat (10) mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi dilaksanakan.

Lalu Pasal 37E ayat (11) berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Hendrawan mengatakan, dengan berkonsultasi bersama DPR, Presiden bisa mendapat masukan sehingga terpilih dewan pengawas KPK yang berintegritas dan Independen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden, kata dia, tak bisa begitu saja menunjuk anggota dewan pengawas karena lebih dulu perlu mendapat pertimbangan atau konsultasi dari DPR. 

Baca juga: Menkumham Sebut Dewan Pengawas KPK Bisa dari Aparat Penegak Hukum

Namun Hendrawan belum bisa memastikan apakah konsultasi itu dalam bentuk fit and proper test atau hanya sekadar meminta pendapat dari komisi terkait. Menurut dia, hal itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat E UU KPK.

"(Kita) tunggu PP-nya," ucap politisi PDI-P ini.

Revisi UU KPK sebelumnya telah disahkan menjadi UU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019) kemarin. Pengesahan itu menuai kritik karena dilakukan terburu-buru tanpa mendengarkan masukan dari masyarakat sipil dan unsur pimpinan KPK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

Nasional
Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

Nasional
Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Nasional
PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.