Anggota Baleg: Presiden Harus Konsultasi dengan DPR untuk Pilih Dewan Pengawas KPK

Kompas.com - 18/09/2019, 16:21 WIB
Ketua DPP PDI-P, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP PDI-P, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Hendrawan Supratikno menegaskan, Presiden harus tetap berkonsultasi dengan DPR dalam memilih ketua dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan ini diatur dalam UU KPK yang baru disahkan dalam rapat paripurna Selasa (17/9/2019), tepatnya pada Pasal 37E ayat (9). 

"Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar nama calon ( Dewan Pengawas KPK) dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon kepada DPR untuk dikonsultasilan," kata Hendrawan lewat pesan singkat, Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Beda Yasonna-Presiden soal Siapa yang Bisa Jabat Dewan Pengawas KPK...

Sementara Pasal 37E ayat (10) mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi dilaksanakan.

Lalu Pasal 37E ayat (11) berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Hendrawan mengatakan, dengan berkonsultasi bersama DPR, Presiden bisa mendapat masukan sehingga terpilih dewan pengawas KPK yang berintegritas dan Independen.

Presiden, kata dia, tak bisa begitu saja menunjuk anggota dewan pengawas karena lebih dulu perlu mendapat pertimbangan atau konsultasi dari DPR. 

Baca juga: Menkumham Sebut Dewan Pengawas KPK Bisa dari Aparat Penegak Hukum

Namun Hendrawan belum bisa memastikan apakah konsultasi itu dalam bentuk fit and proper test atau hanya sekadar meminta pendapat dari komisi terkait. Menurut dia, hal itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat E UU KPK.

"(Kita) tunggu PP-nya," ucap politisi PDI-P ini.

Revisi UU KPK sebelumnya telah disahkan menjadi UU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019) kemarin. Pengesahan itu menuai kritik karena dilakukan terburu-buru tanpa mendengarkan masukan dari masyarakat sipil dan unsur pimpinan KPK.

Sejumlah pasal dalam UU KPK hasil revisi juga dinilai bisa melemahkan KPK, salah satunya pembentukan dewan pengawas. Selain mengawasi tugas dan wewenang KPK, dewan pengawas juga berwenang dalam 5 hal lainnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X