Beda Yasonna-Presiden soal Siapa yang Bisa Jabat Dewan Pengawas KPK...

Kompas.com - 18/09/2019, 13:45 WIB
Menkumham Yasonna Laoly berjalan meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan usai menghadap Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (9/9/2019). Presiden memerintahkan Menkumham untuk mempelajari draf revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenkumham Yasonna Laoly berjalan meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan usai menghadap Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (9/9/2019). Presiden memerintahkan Menkumham untuk mempelajari draf revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengenai latar belakang dewan pengawas KPK tidak sesuai dengan yang diungkapkan Presiden Joko Widodo.

Ketika menghadiri rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019) kemarin, Yasona dengan lugas mengatakan bahwa dewan pengawas bisa diisi oleh aparat penegak hukum.

Ia menyebut, kriteria siapa saja yang akan menjadi dewan pengawas KPK akan ditentukan sendiri oleh presiden.

"Itu nanti presiden akan membuat lebih lanjut (kriteria anggota dewan pengawas). Bisa dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, aparat penegak hukum yang pas," ujar Yasonna.

Baca juga: Menkumham Sebut Dewan Pengawas KPK Bisa dari Aparat Penegak Hukum

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, UU KPK hasil revisi membetikan kewenangan yang luas bagi presiden untuk menentukan formasi anggota dewan pengawas lembaga antirasuah itu.

Merujuk kepada sistem pemerintahan presidensial, wajar apabila seorang kepala negara mendapatkan wewenang penuh mengutak-utik jabatan pada lembaga negara yang masuk ke dalam rumpun eksekutif.

Hal itu juga didasari pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kan (KPK) bagian daripada eksekutif, bagian daripada pemerintah (didasarkan pada UU KPK setelah revisi), maka domainnya itu. Ingat ya bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia," ujar Yasonna.

"Makanya, dia mendapat mandat dari seluruh rakyat Indonesia. Itu presidensialisme," lanjut dia.

Baca juga: Kirim Surel, Agus Rahardjo Minta Pegawai KPK Tetap Ikhtiar Lawan Korupsi

Kata Jokowi...

Pernyataan Yasonna ini cukup mengejutkan. Sebab, pernyataan ini berbeda dibandingkan dengan yang pernah dilontarkan Presiden Joko Widodo sebelumnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Akademisi Terkait Urgensi Pengesahan RUU PKS

Ini Alasan Akademisi Terkait Urgensi Pengesahan RUU PKS

Nasional
Transaksi Bundling Pelatihan Dihentikan, Ini Sejumlah Kontroversi Kartu Prakerja

Transaksi Bundling Pelatihan Dihentikan, Ini Sejumlah Kontroversi Kartu Prakerja

Nasional
Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
ICW Nilai Susunan Direksi dan Komisaris BUMN Tidak Proporsional

ICW Nilai Susunan Direksi dan Komisaris BUMN Tidak Proporsional

Nasional
Pemerintah Akui Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia di Bawah Global

Pemerintah Akui Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia di Bawah Global

Nasional
Jubir Pemerintah: Layanan Kesehatan Membaik, Angka Kesembuhan Juga Makin Tinggi

Jubir Pemerintah: Layanan Kesehatan Membaik, Angka Kesembuhan Juga Makin Tinggi

Nasional
Telpon Jaksa Agung, Mahfud Perintahkan Segera Tangkap Djoko Tjandra

Telpon Jaksa Agung, Mahfud Perintahkan Segera Tangkap Djoko Tjandra

Nasional
Dokter RSPAD: Masa Penyembuhan Pasien Covid-19 dengan Penyakit Penyerta Lebih Lama

Dokter RSPAD: Masa Penyembuhan Pasien Covid-19 dengan Penyakit Penyerta Lebih Lama

Nasional
Nadiem: Pandemi Ubah Kebutuhan Kompetensi Dasar Murid...

Nadiem: Pandemi Ubah Kebutuhan Kompetensi Dasar Murid...

Nasional
Mendikbud: Setelah Pandemi Covid-19, Pembelajaran Jarak Jauh Akan Permanen

Mendikbud: Setelah Pandemi Covid-19, Pembelajaran Jarak Jauh Akan Permanen

Nasional
Bakal Rawat Pasien Covid-19 Asal Surabaya, RSKI Pulau Galang Butuh Tambahan Tenaga Medis

Bakal Rawat Pasien Covid-19 Asal Surabaya, RSKI Pulau Galang Butuh Tambahan Tenaga Medis

Nasional
Ini Faktor Penyebab Angka Kesembuhan Covid-19 di Indonesia Mencapai 44 Persen

Ini Faktor Penyebab Angka Kesembuhan Covid-19 di Indonesia Mencapai 44 Persen

Nasional
ICW Laporkan Dugaan Maladministrasi Program Prakerja ke Ombudsman

ICW Laporkan Dugaan Maladministrasi Program Prakerja ke Ombudsman

Nasional
Pemerintah Tarik RUU Keamanan Laut dari Prolegnas Prioritas 2020, Pertahankan RKUHP dan RUU PAS

Pemerintah Tarik RUU Keamanan Laut dari Prolegnas Prioritas 2020, Pertahankan RKUHP dan RUU PAS

Nasional
Saat Status RUU PKS di Prolegnas Prioritas 2020 Diperdebatkan...

Saat Status RUU PKS di Prolegnas Prioritas 2020 Diperdebatkan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X