Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agus Rahardjo Lantik Sekjen dan Direktur Penuntutan KPK

Kompas.com - 16/09/2019, 12:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo melantik dua pejabat baru di KPK Senin (16/9/2019).

Cahya Harefa dilantik sebagai Sekretaris Jenderal KPK dan Fitroh Rohcahyanto sebagai Direktur Penuntutan KPK.

"Saya dengan ini secara resmi melantik satu saudara Cahya Harefa dalam jabatan yang baru sebagai sekretaris jenderal," ujar Agus dalam pelantikan.

Baca juga: Jokowi: KPK Tak Mengenal Pengembalian Mandat

Kedua saudara Fitroh Rohcohyanto dalam jabatan baru sebagai direktur penuntutan pada kedeputian penindakan," lanjut dia.

Dalam sambutannya selepas pelantikan, Agus meminta Cahya dan Fitroh mengedepankan manajerial yang baik serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja anak buah.

Di samping itu, Agus juga mengingatkan Cahya dan Fitroh untuk menaati norma dan aturan etik yang berlaku di KPK.

Baca juga: Agus Rahardjo Pastikan Aktivitas KPK Berjalan Seperti Biasa

Oleh karena itu, Agus meminta keluarha Cahya dan Fitroh untuk setia mengawal pekerjaan keduanya.

"Berat tanggung jawab beliau berdua. Oleh karena itu, saya mengharapkan ibu memberikan dukungan dan juga menjaga para suami ini supaya selelu mengikuti norma dan etika yang berlaku di KPK," ujar Agus berpesan kepada istri kedua pejabat baru itu.

Acara pelantikan itu dihadiri oleh empat orang pimpinan KPK yakni Agus, Laode M Syarif, Basaria Pandjaitan dan Alexander Marwata.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak terlihat.

Selain dihadiri oleh pegawai dan pejabat KPK lainnya, acara pelantikan juga dihadiri oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Idham Azis dan Wakil Jaksa Agung Arminsyah.

Baca juga: Independensi dan Kewenangan KPK Terancam Dipangkas...

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut pengisian kedua jabatan di atas telah melalui proses seleksi berlapis dan cukup panjang.

Febri menjelaskan, proses pengisian posisi Sekjen KPK dilakukan lewat seleksi melalui panitia seleksi. Selain itu, hasilnya juga disampaikan pada presiden untuk dipilih dan dilantik.

Sedangkan, proses seleksi jabatan Direktur Penuntutan dimulai dari permintaan ke Kejaksaan Agung yang dilanjutkan dengan proses seleksi di KPK. 

 

Kompas TV Indonesia Corruption Watch menilai penyerahan mandat Pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi merupakan bentuk kekecewaan dari Pimpinan KPK akibat berbagai upaya pelemahan terhadap KPK. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai saat ini KPK tengah diserang oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Belum terlambat bagi presiden untuk menarik kembali surat presiden dan tim yang ikut membahas Revisi Undang-Undang KPK di DPR. ICW berharap presiden dapat mengambil tindakan tepat untuk menyelamatkan KPK di tengah proses pelemahan KPK yang terjadi. #KPK #PresidenJokoWidodo #RevisiUndangUndangKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com