Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Independensi dan Kewenangan KPK Terancam Dipangkas...

Kompas.com - 16/09/2019, 10:03 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Status kedudukan KPK menjadi salah satu poin yang dibahas DPR RI dan pemerintah dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Penelusuran Kompas.com, UU KPK menyebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017.

Namun, pada Pasal 3 draf RUU KPK versi Badan Legislatif DPR RI, frasa "bebas dari pengaruh kekuasaan manapun" dihapus.

Baca juga: Saut Situmorang: Korupsi Masih Kejahatan Luar Biasa, Kenapa UU KPK Harus Diubah?

Pemerintah sendiri mengusulkan agar kedudukan KPK tidak diutak-utik. Artinya, pemerintah ingin agar ketentuan kembali ke rumusan awal, mengacu pada putusan MK.

Tidak hanya soal status kedudukan, sejumlah hal juga menjadi pembahasan. Total, terdapat 29 poin di revisi UU KPK yang sedang dibahas.

Kewenangan KPK dalam pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN misalnya. Draf versi Baleg mengusulkan KPK tak lagi memiliki kewenangan akan hal itu.

Pemerintah tidak setuju. Pemerintah memilih KPK tetap mengatur wewenang terkait LHKPN.

Hanya ditambahkan ketentuan bahwa KPK wajib melaporkan data LHKPN yang masuk kepada Presiden, DPR RI dan BPK, satu kali dalam setahun.

Baca juga: DPR-Pemerintah Bahas 29 Poin Revisi UU KPK yang Berpotensi Melemahkan

Kewenangan KPK di dalam melakukan supervisi juga dinegosiasikan. Draf versi Baleg menghapus frasa "instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik" pada UU KPK.

Implikasinya, instansi yang bergerak dalam pelayanan publik tidak lagi berada dalam supervisi KPK.

Selain itu, Pasal 9 UU KUHP menyebut, penyidik KPK bisa mengambilalih perkara dalam tahap penyidikan dan penuntutan.

Sementara, dalam draf revisi UU KPK versi Baleg, KPK hanya berwenang mengambil perkara dalam tahapan penyidikan.

Artinya, KPK berpotensi kehilangan kewenangannya di dalam mengambilalih perkara dari aparat penegak hukum lain pada tahap penuntutan.

Kendati demikian, pemerintah mengusulkan agar pasal tersebut dikembalikan ke ketentuan awal.

Baca juga: Petinggi Rohde and Schwarz Transfer Uang untuk Fayakhun Andriadi dari Rekening Luar Negeri

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

6 Rekomendasi Glamping Terbaik di Indonesia untuk Liburan Makin Seru

6 Rekomendasi Glamping Terbaik di Indonesia untuk Liburan Makin Seru

Nasional
Sebulan Operasional Haji, 11,8 Juta Boks Katering Dinikmati Jemaah Indonesia

Sebulan Operasional Haji, 11,8 Juta Boks Katering Dinikmati Jemaah Indonesia

Nasional
Periksa Gus Muhdlor, KPK Dalami Penerimaan Uang untuk Kepentingan Politik

Periksa Gus Muhdlor, KPK Dalami Penerimaan Uang untuk Kepentingan Politik

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Kasus Harun Masiku Kelas Teri, tapi Efeknya Dahsyat!

Gaspol! Hari Ini: Kasus Harun Masiku Kelas Teri, tapi Efeknya Dahsyat!

Nasional
Panglima Agus Sebut Rumah Sakit Lapangan TNI yang Akan Dibangun di Gaza Bisa Tampung 100 Pasien

Panglima Agus Sebut Rumah Sakit Lapangan TNI yang Akan Dibangun di Gaza Bisa Tampung 100 Pasien

Nasional
TNI Siapkan Boeing dan Hercules untuk Angkut Korban Konflik Gaza ke Indonesia

TNI Siapkan Boeing dan Hercules untuk Angkut Korban Konflik Gaza ke Indonesia

Nasional
PDI-P Akan Gugat Praperadilan KPK usai Laporan ke Bareskrim Ditolak

PDI-P Akan Gugat Praperadilan KPK usai Laporan ke Bareskrim Ditolak

Nasional
Anies Putuskan Maju Pilkada Jakarta, Akankah Berdampingan dengan Kaesang?

Anies Putuskan Maju Pilkada Jakarta, Akankah Berdampingan dengan Kaesang?

Nasional
Panglima TNI Buka Kemungkinan Libatkan Sipil Gabung Brigade Komposit Operasi ke Gaza

Panglima TNI Buka Kemungkinan Libatkan Sipil Gabung Brigade Komposit Operasi ke Gaza

Nasional
Anies Akui Intens Komunikasi dengan PDI-P, tetapi Enggan Beberkan Progres dengan Nasdem

Anies Akui Intens Komunikasi dengan PDI-P, tetapi Enggan Beberkan Progres dengan Nasdem

Nasional
Idul Adha 2024, Wapres Ma'ruf Akan Shalat dan Berkurban di Masjid Istiqlal

Idul Adha 2024, Wapres Ma'ruf Akan Shalat dan Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Panglima TNI: Prajurit yang Judi Online Bisa Dipecat, Supaya Tobat

Panglima TNI: Prajurit yang Judi Online Bisa Dipecat, Supaya Tobat

Nasional
RPP Manajemen ASN Diakselerasi, Menteri Anas: Perlu Kecermatan Agar Implementasi Kuat

RPP Manajemen ASN Diakselerasi, Menteri Anas: Perlu Kecermatan Agar Implementasi Kuat

Nasional
Kominfo Ancam Blokir Telegram jika Tak Hapus Konten Judi 'Online'

Kominfo Ancam Blokir Telegram jika Tak Hapus Konten Judi "Online"

Nasional
Kominfo Mulai Pantau Akun E-Wallet yang Terindikasi Dipakai Judi Online

Kominfo Mulai Pantau Akun E-Wallet yang Terindikasi Dipakai Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com