Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agus Rahardjo Pastikan Aktivitas KPK Berjalan Seperti Biasa

Kompas.com - 16/09/2019, 11:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan, aktivitas KPK berjalan seperti biasa meskipun pimpinan KPK sudah menyerahkan kembali mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.

"Kita tetap bekerja seperti biasa. Kita menunggu. Seperti hari ini saya melantik," kata Agus usai pelantikan Sekretaris Jenderal dan Direktur Penuntutan KPK di Gedung Merah Putih, Senin (16/9/2019).

Ketika ditanya mengenai pengembalian mandat yang dinilai sebagian pihak melanggar aturan yang berlaku, Agus tidak mau menjawabnya.

"Ya kita menunggu saja," ujar Agus.

Baca juga: Pagi Ini, Pimpinan KPK Lantik Dua Pejabat Baru

Berdasarkan pantauan Kompas.com, tidak ada aktivitas yang berbeda di Gedung KPK dibianding hari-hari sebelumnya.

Penyidik KPK tetap menjadwalkan pemanggilan beberapa saksi untuk diperiksa.

Sementara itu, agenda persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pun berjalan seperti biasa.

Dihubungi secara terpisah, anggota Dewan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari mengatakan, ada beberapa pekerjaan KPK yang memang harus terus berjalan.

"Kita kan sudah ada komitmen-komitmen yang sudah disetujui pimpinan beberapa waktu yang lalu dan harus tetap dieksekusi," ujar dia.

Baca juga: PDI-P Sebut Penyerahan Mandat Pimpinan KPK ke Presiden Tidak Bijaksana

Diketahui pada Jumat lalu KPK menyerahkan mandat pengelolaannya kepada Presiden Jokowi.

"Oleh karena itu setelah kami mempertimbangkan situasi yang semakin genting, maka kami pimpinan sebagai penanggung jawab KPK dengan berat hati, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Bapak Presiden," kata Agus dalam konferensi pers, Jumat malam.

Agus mengatakan, pimpinan KPK menunggu tanggapan Presiden apakah mereka masih dipercaya memimpin KPK hingga akhir Desember atau tidak. 

 

Kompas TV Masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi, masih menjadi tanda tanya besar. Semalam, pimpinan KPK menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu kepada Presiden Joko Widodo.<br /> Bola panas terjadi terkait revisi undang-undang KPK. Jalan terjal terjadi akan kekhawatiran pelemahan sistematis KPK. Namun kita lihat bagaimana persepsi publik terhadap citra Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini. <br /> #RevisiUUKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

Nasional
Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Nasional
PPATK: Ada Dana Terkait Judi 'Online' Mengalir ke 20 Negara dengan Nilai Signifikan

PPATK: Ada Dana Terkait Judi "Online" Mengalir ke 20 Negara dengan Nilai Signifikan

Nasional
Golkar Diprediksi Alami Kekalahan Bertubi-tubi jika Usung Ridwan Kamil di Jakarta

Golkar Diprediksi Alami Kekalahan Bertubi-tubi jika Usung Ridwan Kamil di Jakarta

Nasional
KPU Minta Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah

KPU Minta Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah

Nasional
Anggota OPM yang Ditembak Mati di Paniai adalah Eks Prajurit Kodam Brawijaya

Anggota OPM yang Ditembak Mati di Paniai adalah Eks Prajurit Kodam Brawijaya

Nasional
Akhiri Puncak Haji, Jemaah RI Kembali ke Hotel di Mekkah mulai Rabu Besok

Akhiri Puncak Haji, Jemaah RI Kembali ke Hotel di Mekkah mulai Rabu Besok

Nasional
Dari Rekam Jejaknya, AKBP Rossa Dinilai Mampu Tangkap Harun Masiku

Dari Rekam Jejaknya, AKBP Rossa Dinilai Mampu Tangkap Harun Masiku

Nasional
Panglima TNI Sebut Bisa Kirim Warga Sipil ke Gaza, Kemlu: Harus Ada Mandat PBB

Panglima TNI Sebut Bisa Kirim Warga Sipil ke Gaza, Kemlu: Harus Ada Mandat PBB

Nasional
Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor, BPDPKS Ajak UKMK Manfaatkan Produk Berbahan Sawit

Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor, BPDPKS Ajak UKMK Manfaatkan Produk Berbahan Sawit

Nasional
Ketua DPP: Siapa Pun Ketum Nanti, Wajib Bawa PPP Bangkit

Ketua DPP: Siapa Pun Ketum Nanti, Wajib Bawa PPP Bangkit

Nasional
Promosikan Kebaikan Kelapa Sawit, BPDPKS Gelar Workshop UKMK Sawit di Solo

Promosikan Kebaikan Kelapa Sawit, BPDPKS Gelar Workshop UKMK Sawit di Solo

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Tak Selalu Miskin, Bansos Bukan Solusinya

Pelaku Judi "Online" Tak Selalu Miskin, Bansos Bukan Solusinya

Nasional
Anies Disebut Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di PKS untuk Pilkada Jakarta 2024

Anies Disebut Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di PKS untuk Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Ungkit Wagub Anies pada Pilkada DKI 2017 Bukan Kadernya, PKS: Masa Sekarang Enggak Lagi?

Ungkit Wagub Anies pada Pilkada DKI 2017 Bukan Kadernya, PKS: Masa Sekarang Enggak Lagi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com