Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosok Habibie dalam Kenangan Jokowi...

Kompas.com - 11/09/2019, 18:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengenang almarhum Bacharudin Jusuf Habibie sebagai sosok negarawan yang layak dijadikan teladan.

Dalam konferensi pers di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu (9/11/2019) petang, Presiden Jokowi mengatakan, setiap negara diterpa masalah, pasti Habibie selalu menyampaikan saran kepada pemerintah.

"Dalam setiap persoalan yang ada di negara kita ini, baik yang berkaitan dengan ekonomi, kebangsaan, beliau selalu langsung menyampaikan solusinya, jalan keluarnya," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Habibie Wafat, Jokowi: Saya Sampai di RSPAD Beliau Sudah Tidak Ada

Komunikasi tersebut, lanjut Jokowi, dilakukan dengan fleksibel. Kadang Habibie sendiri yang datang ke Istana Kepresidenan. Namun, pernah juga Presiden yang menyambangi kediaman Habibie di bilangan Kuningan.

"Kadang sering beliau datang ke Istana atau saya yang datang ke rumah Pak Habibie," ujar Presiden.

"Jadi, saya kira beliau adalah seorang negarawan yang patut kita jadikan contoh dan suri tauladan di kehidupan," lanjut dia.

Diberitakan, putra Presiden ke-3 RI Bacharudin Jusuf Habibie, Thareq Kemal Habibie, mengonfirmasi meninggalnya sang ayah.

Baca juga: INFOGRAFIK: Bacharuddin Jusuf Habibie

"Dengan sangat berat, mengucapkan, ayah saya, Bacharudin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 RI, meninggal dunia jam 18.03 WIB," ujar Thareq di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Thareq mengatakan, sang ayah meninggal dunia karena sudah berusia tua sehingga sejumlah organ dalam tubuhnya mengalami degenerasi. Salah satunya adalah jantung.

Ia sekaligus mengapresiasi tim dokter yang selama ini menangani sang ayah selama dalam perawatan. 

 

Kompas TV Sejumlah menteri menyampaikan pesan terakhir jelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bermula dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang pamit kepada pegawainya. Tjahjo pamit usai lantik pejabat di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di kantor Kemendagri, Kamis (15/8/19). Dilansir Kompas.com, Tjahjo memohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan selama bekerja hampir 5 tahun. Tjahjo mengaku pegang prinsip TNI dalam jalani hidupnya, yakni taat instruksi. Maka bila tak dipercaya lagi mengemban amanah untuk jadi menteri pada kabinet berikutnya, Tjahjo mengaku siap. Ada pula Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berpamitan. Menteri Susi sampaikan permintaan maaf pada awak media di kantornya, Senin (9/9/19). Susi mengaku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf. Ia juga mengucapkan terima kasih pada staf KKP yang selama ini membantunya. Selain pada staf, Susi juga berpamitan pada anggota DPR saat raker dengan Komisi IV. Ia meminta maaf karena dirinya kerap keras kepala selama lima tahun memimpin KKP. Ia menyebut, hal itu dilakukan karena miliki obsesi perbaiki sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga berpamitan, Senin (9/9/19). Saat itu, Luhut sedang melakukan rapat kerja dengan badan anggaran DPR. Luhut berharap silaturahmi tetap berjalan meski perubahan terjadi, baik di pemerintahan maupun DPR. Presiden Jokowi menyatakan sudah mengantongi nama-nama menteri yang ia pilih untuk membantunya pada periode kedua. Jokowi sebut, ada menteri yang bertahan di kabinet, tapi ada pula menteri yang harus pergi untuk tugas lain yang lebih tepat. #KabinetJokowi #MenteriJokowi #JokowiMarufAmin
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com