Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-PKS Minta Kembalinya Haluan Negara Jangan karena Keinginan Partai Politik

Kompas.com - 04/09/2019, 21:38 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil mengakui bahwa Indonesia saat ini membutuhkan haluan negara seperti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Namun, menurut Nasir, kembalinya haluan negara ini jangan semata-mata karena keinginan partai-partai politik yang ada di MPR saja.

Justru, perubahan ini harus ada keinginan dari daerah dan masyarakat Indonesia.

"Itu bukan hanya keinginan parpol-parpol yang ada di MPR tapi juga harus keinginan daerah-daerah yang ada di Indonesia dan masyarakat Indonesia," kata Nasir Djamil usai diskusi Kedai Kopi di kawasan Cut Meuthia, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Daripada Menghidupkan GBHN, Akbar Tanjung Sarankan Ini...

Lalu bagaimana cara menangkap aspirasi daerah dan rakyat?

"Itu tugas DPR untuk melakukannya," kata dia.

Selain itu, F-PKS juga ingin agar wacana tersebut dicermati lebih dalam lagi.

"Pada prinsipnya kita butuh haluan negara, karena itu Fraksi PKS ingin agar ini dicermati, dikaji mendalam sehingga aspek ketatanegaraannya terpenuhi," ujar dia.

Dia mengatakan, wacana kembalinya haluan negara ini jangan sampai membuat publik menilai  lebih besar aspek politik daripada ketatanegaraannya.

Baca juga: Ahmad Basarah: Jika Tak Ada GBHN, Tak Ada Jaminan Ibu Kota Jadi Pindah

Sebab, kata dia, amandemen terbatas UUD 1945 sedikit banyaknya akan mengubah dasar-dasar ketatanegaraan negeri ini.

"Oleh karena itu, konsensus-konsensus yang dibangun harus berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia. Apa yang boleh dan tidak boleh diubah, apa yang akan diubah," kata dia.

Ini termasuk juga apabila MPR menjadi lembaga tertinggi. Jika hal itu terjadi, maka akan ada implikasi yang bisa dirasakan.

Dia pun berharap agar posisi MPR tetap seperti saat ini saja, yakni setara dengan seluruh lembaga.

"Jadi nanti kita tinggal evaluasi soal laporan kinerja lembaga-lembaga negara tersebut sehingga efektivitasnya bisa dirasakan dalam sidang paripurna dan masyarakat Indonesia," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Nasional
Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com