Daripada Menghidupkan GBHN, Akbar Tanjung Sarankan Ini...

Kompas.com - 04/09/2019, 21:28 WIB
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (28/2/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (28/2/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak sinkronnya visi misi presiden dan wakil presiden sebagai program pembangunan nasional yang harus dijalankan dengan program pembangunan daerah jadi salah satu alasan mengapa garis besar haluan negara ( GBHN) perlu diterapkan kembali.

Namun melihat hal tersebut, politikus senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, sedianya dalam melakukan pembangunan nasional, sudah terdapat undang-undang (UU) perencanaan pembangunan nasional.

Menurut dia, visi misi tersebut juga bisa dijabarkan kembali menjadi UU bersama dengan DPR agar ada sinkronisasi dalam pelaksanaannya.

"Memang rakyat memilih (presiden dan wakil presiden) terpengaruh visi misi. Tapi sebetulnya sudah ada UU perencanaan pembangunan nasional. Bisa juga, visi misi dari presiden bersama DPR dibahas dan diterjemahkan jadi UU," kata Akbar dalam diskusi Kedai Kopi di kawasan Cut Meutia, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).


Baca juga: Ahmad Basarah: Jika Tak Ada GBHN, Tak Ada Jaminan Ibu Kota Jadi Pindah

Dengan demikian, kata dia, DPR juga akan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi visi misi presiden tersebut sejalan atau tidak.

Hal tersebut patut dipertimbangkan, kata dia, agar lembaga-lembaga negara semakin berfungsi baik di dalam melakukan tugas-tugasnya.

"Mereka ikut menetapkan visi misi bersama capres dan cawapres dalam konteks lima tahun ke depan dan DPR ikut bertanggung jawab. Itu hal yang patut jadi perhatian kita agar pembangunan kita tidak cuma jadi tanggung jawab satu pihak saja," kata dia.

Menurut dia, selama pembangunan dilakukan bersama-sama dan mengikuti mekanisme di DPR, maka akan ada tanggung jawab lebih lanjut untuk penjabaran visi misi presiden tersebut.

Baca juga: Sekjen Golkar Nilai GBHN Tak Perlu Dihidupkan

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyebutkan bahwa sejak tak ada GBHN, pembangunan nasional disandarkan pada visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

Hal tersebut, kata dia, menyebabkan tidak ada sinkronisasi pembangunan antara nasional dan daerah sehingga terkesan maju mundur.

"Kita bicara soal konsepsi pembangunan nasional secara terencana, terukur dan berkesinambungan. Nah, case Pak Jokowi, dalam rangka pemindahan ibu kota, itu salah satu contoh saja," ujar Basarah di kawasan Cut Meuthia, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

"Jika tidak ada haluan pembangunan nasional yang tidak mengikat semua lembaga negara, termasuk presiden berikutnya, maka tidak ada jaminan bagi pemerintahan berikutnya melanjutkan apa yang Jokowi lakukan terkait pemindahan ibu kota," lanjut dia.

Baca juga: GBHN Dinilai Berpotensi Merusak Sistem Presidensial

Dia mengatakan, visi misi presiden terpilih itu dinyatakan sebagai program pembangunan jangka menengah lima tahun oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Nasional.

Namun dalam praktiknya, kata dia, para gubernur, bupati, wali kota saat akan berkoordinasi mengalami kesulitan. Pasalnya program pembangunan yang dicanangkan Presiden berbeda dengan para kepala daerah tersebut. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
Rakernas V PAN Diwarnai Ricuh, Ini Penyebabnya

Rakernas V PAN Diwarnai Ricuh, Ini Penyebabnya

Nasional
Politisi Hanura: Kok Jubir Hanya Tersenyum Rocky Gerung Lecehkan Presiden

Politisi Hanura: Kok Jubir Hanya Tersenyum Rocky Gerung Lecehkan Presiden

Nasional
Rakernas V PAN Ditutup, 9 Daerah Ini jadi Calon Tuan Rumah Kongres

Rakernas V PAN Ditutup, 9 Daerah Ini jadi Calon Tuan Rumah Kongres

Nasional
Zulkifli Hasan Minta Kader PAN Tak Gontok-gontokan di Kongres Pemilihan Ketua Umum

Zulkifli Hasan Minta Kader PAN Tak Gontok-gontokan di Kongres Pemilihan Ketua Umum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X