Ahmad Basarah: Jika Tak Ada GBHN, Tak Ada Jaminan Ibu Kota Jadi Pindah

Kompas.com - 04/09/2019, 20:52 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah saat menjadi pembicara di Universitas Negeri Malang (UM) Rabu (8/8/2018) Dok. Humas MPRWakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah saat menjadi pembicara di Universitas Negeri Malang (UM) Rabu (8/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, tidak ada jaminan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur akan dilanjutkan kepala negara periode mendatang apabila tidak ada garis besar haluan negara yang ditetapkan.

Basarah mengatakan, haluan negara tak hanya mengakomodasi program jangka pendek saja, melainkan juga jangka panjang.

"Kita bicara soal konsepsi pembangunan nasional secara terencana, terukur dan berkesinambungan. Nah, case Pak Jokowi, dalam rangka pemindahan ibu kota, itu salah satu contoh saja," ujar Basarah di kawasan Cut Meuthia, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

"Jika tidak ada haluan pembangunan nasional yang tidak mengikat semua lembaga negara, termasuk presiden berikutnya, maka tidak ada jaminan bagi pemerintahan berikutnya melanjutkan apa yang Jokowi lakukan terkait pemindahan ibu kota," lanjut dia.

Baca juga: Sekjen Golkar Nilai GBHN Tak Perlu Dihidupkan

Oleh sebab itu, Basarah mengatakan, betapa pentingnya Indonesia menghidupkan GBHN kembali. 

Basarah mengingatkan, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tidak melarang jika presiden terpilih tidak melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya.

Peraturan perundangan itulah yang seringkali membuat sebuah program tidak dapat dilanjutkan di masa pemerintahan setelahnya.

Basarah sekaligus menekankan bahwa wacana dihidupkannya kembali GBHN ini bukan hanya dalam konteks program-program pada pemerintahan Jokowi. Tetapi juga bagi pemerintahan selanjutnya.

Baca juga: GBHN Dinilai Berpotensi Merusak Sistem Presidensial

"Kalau konsep ini dilaksanakan, kami ingin siapapun presiden dan partai politiknya, roadmap pembangunan ini tidak terinterupsi hanya karena selera presiden atau partai yang baru berkuasa. Jadi bukan semata-mata menjaga legacy Pak Jokowi," kata dia.

Oleh sebab itu, apabila GBHN nanti benar-benar dihidupkan kembali, Basarah mengingatkan bahwa visi, misi dan program-program kerja presiden periode mendatang juga harus disinergikan dengan haluan negara tersebut.

Tidak hanya kepala negara, namun juga kepala daerah di seluruh Indonesia.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Nasional
Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Nasional
Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Nasional
Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Nasional
Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Nasional
2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Nasional
Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

Nasional
Kebanjiran, 56 Tahanan Rutan Barabai Kalsel Dievakuasi

Kebanjiran, 56 Tahanan Rutan Barabai Kalsel Dievakuasi

Nasional
Firli Pastikan Seluruh Pegawai KPK Dapat Vaksin Covid-19

Firli Pastikan Seluruh Pegawai KPK Dapat Vaksin Covid-19

Nasional
Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga 'Whistleblower System'

Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga "Whistleblower System"

Nasional
Sempat Jadi Kandidat, Wakapolri Gatot Dukung Listyo Sigit sebagai Calon Kapolri

Sempat Jadi Kandidat, Wakapolri Gatot Dukung Listyo Sigit sebagai Calon Kapolri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X