Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jadi Pimpinan KPK, Antam Novambar Janji Kasus Novel Tak Terulang

Kompas.com - 27/08/2019, 15:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Irjen Antam Novambar yang merupakan salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari pihak kepolisian berjanji melindungi para penyidik KPK agar kejadian Novel Baswedan tak terulang kembali.

Hal tersebut disampaikan Antam saat mengikuti seleksi wawancara dan uji publik pada Selasa (27/8/2019) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

Semula, Antam ditanya oleh salah satu anggota panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK Hendardi tentang keberadaan Antam yang bisa mempererat hubungan antara KPK dan Polri.

"Apakah keberadaan Bapak untuk pimpin KPK akan mempererat KPK dan Polri?" tanya Hendardi.

Baca juga: Capim KPK Ini Ungkap Alasan Tidak Laporkan LHKPN

"Kami akan bekerja sama, saya tidak ada konflik dengan Polri. Saat ini hubungan saya dengan adik-adik baik untuk berantas korupsi di Indonesia," kata Antam.

Kemudian, Hendardi mengajukan pertanyaan kedua kepada Antam.

"Selaku calon pimpinan, bagaimana memastikan penyidik KPK bisa selamat tanpa ancaman teror seperti Novel?" lanjut dia.

"Insya Allah saya pernah di Densus juga di Ambon, Bali, BNPT, saya tahu bagaimana menjaga anggota-anggota saya dan saya bisa menjamin tidak akan terjadi lagi, karena pemberantasan korupsi penjahatnya berduit semua merka mungkin bisa bayar kepada pelaku-pelaku ini," ucap Antam.

Sementara itu, anggota pansel capim KPK lainnya, Marcys Priyo Gunarto mempertanyakan soal konsep yang digagas Antam jika terpilih menjadi pimpinan KPK.

"Jangan-jangan Bapak nanti hanya menekankan aspek penindakan sementara ada tugas aspek pencegahan, apa konsepnya?" ucap Marcus.

Antam pun menjawab bahwa ia memiliki teori pencegahan korupsi sendiri untuk hal tersebut.

"Misalnya jika ada lelang perangkat daerah, wajib melaporkan tentang pelaksanaan peserta apa saja yang dilelang setelah itu wajib melaporkan siapa pemenang apa jenis barangnya," kata dia.

"Perangkat daerah wajib melaporkan cara pembayaran dan lainnya. Kita tempel ketat, yang dibesarkan pencegahan sehingga orang niat korupsi takut, kedua jangan sampai tindakan KPK kontradiktif," ucap dia.

Baca juga: Uji Publik Capim KPK, Antam Novambar Klarifikasi Tudingan Intimidasi Penyidik

Adapun seleksi berupa wawancara dan uji publik ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari tanggal 27-29 Agustus 2019.

Sebanyak 20 orang capim KPK yang lolos profile assessment melanjutkan tahap seleksi ke tes kesehatan pada Senin (26/8/2019) dan dilanjutkan dengan wawancara serta uji publik pada 27-29 Agustus 2019.

Nantinya, dari 20 orang tersebut akan dipilih 10 orang yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com