Amandemen UUD 1945... Digaungkan PDI-P, Diragukan Jokowi

Kompas.com - 23/08/2019, 10:21 WIB
Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai politik pertama yang getol menyuarakan amandemen terbatas UUD 1945.

Partai berlambang banteng hitam moncong putih ini ingin dalam amandemen itu, MPR kembali menjadi lembaga tertinggi sehingga dapat menyusun Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk dilaksanakan presiden beserta para pembantunya.

Usul ini bahkan diputuskan menjadi sikap resmi partai berlambang banteng dalam Kongres V PDI-P di Bali, Sabtu (10/8/2019).

"Kita memerlukan Garis Besar Haluan Negara atau pola pembangunan semesta berencana. Ini yang akan kami dialogkan bersama, tetapi sebagai keputusan kongres kami taat pada putusan itu," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui seusai kongres.

Baca juga: Amandemen UUD Bisa Jadi Bola Liar

Kendati MPR menjadi lembaga tertinggi negara, lanjut Hasto, partainya tidak merekomendasikan adanya perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ia menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden harus tetap dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda pada era Orde Baru di mana MPR merupakan lembaga tertinggi negara serta memiliki kewenangan memilih presiden dan wakil presiden.

"Kita tetap mengikuti rezim kedaulatan rakyat di mana rakyat berdaulat untuk menentukan pemimpinnya. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat," kata Hasto.

MPR Sepakat

Hanya berselang sepekan setelah Kongres PDI-P di Bali digelar, pimpinan MPR sepakat untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menerapkan GBHN.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan saat ditemui di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan saat ditemui di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).
Hal itu disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan di acara Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

"Melalui pengkajian yang mendalam, fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR telah bersepakat untuk mengembalikan wewenang MPR dalam menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara, melalui perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Zulkifli.

Baca juga: Ini Kritik Mahfud MD Terhadap Wacana Amandemen UUD 1945...

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 September: Bertambah 139, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 10.740 Orang

UPDATE 30 September: Bertambah 139, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 10.740 Orang

Nasional
Jokowi Tanya Corona itu Apa, Pedagang: Itu Setan Pak

Jokowi Tanya Corona itu Apa, Pedagang: Itu Setan Pak

Nasional
BMKG: Beberapa Wilayah Mulai Masuk Musim Hujan pada Oktober

BMKG: Beberapa Wilayah Mulai Masuk Musim Hujan pada Oktober

Nasional
UPDATE 30 September: Tambah 4.510 Orang, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 214.947

UPDATE 30 September: Tambah 4.510 Orang, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 214.947

Nasional
Bamsoet Yakin Pemerintah Dengar Masukan soal Pilkada 2020

Bamsoet Yakin Pemerintah Dengar Masukan soal Pilkada 2020

Nasional
Perintahkan Polisi Jangan Lemah terhadap Bandar Narkoba, Idham: Jangan Ayam Sayur!

Perintahkan Polisi Jangan Lemah terhadap Bandar Narkoba, Idham: Jangan Ayam Sayur!

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.284, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 287.008 Orang

UPDATE: Bertambah 4.284, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 287.008 Orang

Nasional
Satgas Berikan 7 Tips Mencegah Terjadinya Klaster Covid-19 di Keluarga

Satgas Berikan 7 Tips Mencegah Terjadinya Klaster Covid-19 di Keluarga

Nasional
Ketua MPR: Pelaksanaan Pilkada 2020 Menempatkan Kita dalam Posisi Dilematis

Ketua MPR: Pelaksanaan Pilkada 2020 Menempatkan Kita dalam Posisi Dilematis

Nasional
KPK Minta MA Serahkan Salinan Putusan PK yang Potong Hukuman Koruptor

KPK Minta MA Serahkan Salinan Putusan PK yang Potong Hukuman Koruptor

Nasional
Dalam Eksepsi, Pinangki Ceritakan Kronologi Pertemuan dengan Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Pinangki Ceritakan Kronologi Pertemuan dengan Djoko Tjandra

Nasional
Kominfo Usul Buat Bab E-Farmasi dalam RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Kominfo Usul Buat Bab E-Farmasi dalam RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Akan Disuntikkan ke 180 Juta Orang

Jokowi: Vaksin Covid-19 Akan Disuntikkan ke 180 Juta Orang

Nasional
Marah Anak Buahnya Pakai Helikopter, Kapolri: Kalau Masih Boleh, Saya Tempeleng!

Marah Anak Buahnya Pakai Helikopter, Kapolri: Kalau Masih Boleh, Saya Tempeleng!

Nasional
Cegah Covid-19 di Pengungsian, Pemetaan Sebelum Bencana Perlu Dilakukan

Cegah Covid-19 di Pengungsian, Pemetaan Sebelum Bencana Perlu Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X