Amandemen UUD 1945... Digaungkan PDI-P, Diragukan Jokowi

Artinya, sebenarnya ide amandemen bukanlah ide murni dari PDI Perjuangan semata.

Diragukan Jokowi

Belakangan, Presiden Joko Widodo yang juga kader PDI-P angkat bicara mengenai persoalan ini.

Baca juga: Produk Pemilu Langsung, Jokowi Tolak MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ia meragukan apakah amandemen UUD 1945 benar-benar hanya terbatas pada dibangkitkannya lagi GBHN. Sementara, dari sisi historis, GBHN tidak mungkin dihidupkan kembali apabila MPR tidak dijadikan lembaga tertinggi negara.

ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Samosir, Sumut, Selasa (30/7/2019). Pemerintah membagikan 1000 sertifikat tanah kepada warga di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba.

Menurut Jokowi, memunculkan kembali haluan negara mungkin cukup diperlukan. Namun sekali lagi ia ragu apakah amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh para politisi Senayan nantinya hanya akan sebatas pada wacana itu.

"Apa nanti tidak melebar kemana mana? Karena saya sudah bicara dengan partai kok beda-beda," kata dia.

Baca juga: PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

Jokowi pun menegaskan bahwa ia akan menjadi orang yang pertama kali menolak jika presiden dipilih kembali oleh MPR. Otomatis, ia menolak pula MPR ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara.

Jokowi ingin agar Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat.

"Karena saya adalah produk dari pilihan langsung oleh rakyat," kata Jokowi.

Jokowi pun berharap wacana amandemen UUD 1945 yang muncul saat ini perlu dikaji lebih dalam terlebih dahulu. Jangan sampai amandemen ini menimbulkan goncangan politik yang tidak perlu.

"Karena sekarang tekanan ekonomi global, geo politik global tidak menguntungkan. Jangan sampai menambah masalah karena kita ingin memaksakan amandemen. Kajian mendalam sangat diperlukan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.