Fahri Hamzah: Obatilah Perasaan Luka Masyarakat Papua...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, semua pihak harus ikut menangani konflik yang terjadi di Papua, terutama Presiden Joko Widodo yang mempunyai kewenangan menenangkan ketegangan.

Ia mengatakan, Presiden tak bisa hanya mengimbau agar masyarakat Papua bersabar, tetapi harus memberi jaminan bahwa ketersinggungan perasaan itu tidak terulang lagi.

"Berilah jaminan bahwa apa yang terjadi tidak akan terulang, obatilah perasaan tersinggung orang, perasaan luka orang, perasaan kecewa bahwa diperlakukan secara tidak baik. Presiden harus memberikan jaminan perasaan itu," kata Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: 6 Saksi Diperiksa Atas Dugaan Perusakan Bendera di Depan Asrama Mahasiswa Papua Surabaya

Fahri juga mengatakan, Presiden perlu menjamin oknum yang melakukan penghinaan kepada masyarakat Papua dihukum.

Apalagi jika pelaku penghinaan itu pejabat publik.

"Jangan sampai ini berlanjut dan pecah menjadi konflik sosial yang akan merugikan kita semua. Lukanya nanti dalam, lama ngobatinnya. Imbauan ini harus segera disampaikan supaya kita semua tenang," ujarnya.

Fahri meminta TNI-Polri ikut menenangkan masyarakat dan menjaga agar aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Papua tidak menggangu keamanan.

Baca juga: Terbang ke Papua Rabu Malam Ini, Wiranto Serukan Perdamaian

Tokoh-tokoh daerah dan tokoh agama di Papua, kata Fahri, harus kompak untuk menenangkan kemarahan masyarakat.

"Dalam hal ini, jangan dianggap sederhana tapi tugas kita sekarang itu hentikan dulu, kalau ini menjalar sebagai sebuah konflik ditingkat bawah saya kira itu yang penting," tuturnya.

Selanjutnya, Fahri mengapresiasi, Presiden Jokowi yang dikabarkan akan segera berkunjung ke Papua untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Baca juga: Mengenal Fenomena FOMO lewat Pembatasan Akses Internet di Papua

"Ya lebih cepat lebih baik karena ada yang luka. kalau mau diskusi yang dalam soal itu nanti kita diskusi dalam, tapi ini penanganan segera itu diperlukan," kata Fahri.

"Jangan dianggap ini soal sosial media, soal salah paham. Orang salah paham enggak sampe segini kok, ada sesuatu yang mendalam dan itu harus kita selesaikan," pungkasnya.

Diberitakan, kerusuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin kemarin. Gedung DPRD Papua Barat, eks kantor gubernur, dan sejumlah fasilitas umum dibakar.

Baca juga: 4 Pesan Jokowi Tanggapi Kerusuhan di Papua...

Aksi itu merupakan luapan kemarahan masyarakat atas dugaan diskriminasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya sebelumnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo juga sudah berjanji mengusut tuntas dugaan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua itu.

Dedi mengatakan, pintu masuk penyelidikan adalah dari video yang disebarkan dan viral di media sosial.

Baca juga: Wagub Papua Barat: Oknum Berkata Rasis Tidak Merepresentasikan Negara

Video itu menampilkan situasi ketika mahasiswa asal Papua di asrama Surabaya didatangi sekelompok ormas serta personel Polri dan TNI terkait dugaan penghinaan bendera Merah Putih, Jumat (16/8/2019).

"Nanti akan kami coba dalami lagi. Alat bukti dari video itu dulu. Video itu didalami dulu. Setelah itu barulah siapa orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat menyampaikan diksi dalam narasi (rasisme) seperti itu," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.