Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Presiden Minta Polisi Tangkap Pelaku Persekusi dan Rasisme di Asrama Papua

Kompas.com - 20/08/2019, 11:53 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, meminta polisi menindak tegas seluruh pihak yang telah melakukan persekusi berbau rasisme di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Menurut dia, kejadian itulah yang membuat masyarakat Papua marah sehingga melakukan aksi unjuk rasa berujung kericuhan di Manokwari sehari setelahnya.

"Menyampaikan aspirasi di muka umum boleh. Undang-undang melindungi. Namun, jangan mengkhianati sesama, apalagi nama-nama binatang, disuruh pulanglah. Itu yang membuat marah orang Papua," kata Lenis seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Lenis mengatakan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memang sudah meminta maaf atas insiden di Asrama Mahasiswa Papua itu.

Baca juga: Polri Buru Pelaku Rasisme terhadap Mahasiswa Papua

Namun, Lenis menilai permintaan maaf itu tidak cukup. Sebab, menurut dia, yang melakukan kesalahan sebenarnya bukanlah pemerintah.

Oleh karena itu, proses hukum terhadap orang-orang yang dianggap telah melukai hati masyarakat Papua harus tetap berjalan.

"Siapa pun yang ganggu, berarti itu provokator, saya minta harus ditangkap," ucap Lenis.

"Yang kejadian kemarin siapa pun yang melakukannya, bahasa apa pun dia, Kapolri harus periksa, dong. Jangan dibiarkan seperti begitu. Harus diperiksa siapa dia," kata dia.

Jika tidak ada tindakan tegas dari kepolisian, Lenis khawatir tindakan persekusi dan rasisme terhadap masyarakat Papua di sejumlah daerah akan kembali terulang.

"Kita ini negara hukum dan kami butuh dihargai. Adik-adik saya minta jangan diganggu," ujarnya.

Baca juga: Wagub Papua Barat: Pendemo Meminta Oknum yang Mengeluarkan Pernyataan Rasis Minta Maaf

Polri sebelumnya berjanji akan mengusut tuntas dugaan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, pintu masuk penyelidikan adalah dari video yang disebarkan dan viral di media sosial.

Video itu menampilkan situasi ketika mahasiswa asal Papua di asrama Surabaya didatangi sekelompok ormas serta personel Polri dan TNI terkait dugaan penghinaan bendera Merah Putih, Jumat (16/8/2019).

"Nanti akan kami coba dalami lagi. Alat bukti dari video itu dulu," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2019).

"Video itu didalami dulu. Setelah itu barulah siapa orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat menyampaikan diksi dalam narasi (rasisme) seperti itu," tuturnya.

Dedi enggan menjelaskan lebih rinci dalam video itu soal siapa dan dari latar belakang mana orang yang melontarkan kalimat berbau rasisme ke mahasiswa Papua.

Selain oknum yang melontarkan kalimat rasisme, polisi juga memburu akun media sosial yang menyebarkan video itu ke medsos.

Menurut Polri, masyarakat di Manokwari terprovokasi oleh konten negatif di media sosial sehingga kerusuhan pun terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com