Gugat Wiranto, Berikut 6 Hal tentang Kivlan Zen

Kompas.com - 14/08/2019, 08:46 WIB
Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk menghadiri agenda konfrontrasi sejumlah saksi diantaranya Iwan Kurniawan dan Habil Marati, Selasa (18/6/2019). KOMPAS.com/RINDI NURIS VELAROSDELAMayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk menghadiri agenda konfrontrasi sejumlah saksi diantaranya Iwan Kurniawan dan Habil Marati, Selasa (18/6/2019).

KOMPAS.com – Nama Kivlan Zen kembali mencuat belakangan ini. Hal tersebut dilatarbelakangi gugatan yang dilayangkannya kepada Menko polhukam Wiranto ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, 5 Agustus 2019 lalu.

Gugatan tersebut terkait dengan pembentukan Pam Swakarsa tahun 1998.

Kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta mengatakan, sejak 1998 kliennya telah menagih biaya yang telah dikeluarkan untuk membentuk Pam Swakarsa.


Menurut dia, Kivlan telah menggunakan dana sebesar Rp 8 miliar untuk biaya operasional 30.000 anggota Pam Swakarsa.

Lantas, siapakah Kivlan Zen? Berikut sejumlah hal yang dirangkum Kompas.com tentang sosok fenomenal ini.

1. Kivlan Pernah Menduduki Sejumlah Jabatan

Dari penelusuran Kompas.com, Kivlan Zen pernah menduduki sejumlah jabatan di militer.

Diberitakan Harian Kompas pada Selasa (24/9/1996), saat terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan ABRI pada periode September-Oktober 1996, Kivlan Zen ditunjuk untuk menjadi Kasdam VII/Wirabuana menggantikan Brigjen TNI Fachrul Razi yang saat itu ditunjuk menjadi Gubernur Akmil Mayjen TNI.

Baca juga: Digugat Kivlan Zen soal Pam Swakarsa, Wiranto Bilang Semuanya Tak Benar

Masih dari Harian Kompas, Sabtu (9/8/1997), dua jabatan teras di lingkungan ABRI Sulawesi Selatan diserahterimakan. Salah satunya adalah penyerahan jabatan kepada Brigjen TNI Ampi Tanujiwa menggantikan Kivlan Zen sebagai Kasdam VII/Wirabuana.

Saat itu, Kivlan Zen selanjutnya ditunjuk untuk menjadi Panglima Divisi II Infanteri Kostrad di Malang, Jawa Timur.

Pada Rabu, (8/8/1998) Jabatan Kivlan Zen sebagai Panglima Divisi Infanteri-2 Kostrad digantikan oleh Mayjen TNI Ryamizard RC dan Kivlan Zen menjadi pejabat tinggi di Mabes TNI AD. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X