Jokowi Minta Menteri Dilarang Rombak Jabatan, Termasuk BUMN

Kompas.com - 06/08/2019, 19:10 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan kepada awak media di kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Ajibata, Toba Samosir, Sumut, Selasa (30/7/2019). Setkab.go.idPresiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan kepada awak media di kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Ajibata, Toba Samosir, Sumut, Selasa (30/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta menterinya tidak melakukan perombakan pejabat, termasuk untuk direksi BUMN, setidaknya hingga pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berakhir, 20 Oktober 2019 mendatang.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, larangan perombakan pejabat di level atas kementerian/ lembaga tersebut disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (5/7/2019) siang kemarin.

Rapat itu diketahui digelar hanya berselang beberapa jam usai Jokowi mendatangi kantor pusat PLN dan memarahi jajaran direksi perusahaan plat merah itu karena pemadaman listrik massal di Jawa dan Bali sehari sebelumnya.

"Bukan hanya direksi BUMN. Jabatan-jabatan pada posisi tertentu yang levelnya mungkin level dirjen atau lainya. Semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu, bisa direktur," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).


Baca juga: Usai Marahi PLN, Jokowi Enggan Berkomentar Lagi soal Listrik Padam

Menurut Moeldoko, larangan ini dikeluarkan karena pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan berakhir dalam waktu yang hanya sekitar dua bulan lagi. Mantan Panglima TNI tersebut menyebut sisa waktu tersebut sebagai masa-masa kritis.

"Ini kan saat-saat kritis ya. (pemerintahan) relatif tinggal berapa bulan. Jadi, jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu saja sebenarnya," kata Moeldoko.

Moeldoko pun meyakini aksi Jokowi mendatangi kantor PLN dan memarahi jajaran direksi susah cukup untuk membuat perusahaan plat merah itu berbenah. Ia berharap kedepannya PLN mempunyai sistem mitigasi yang dapat mencegah kejadian black out terulang.

"Yang jauh lebih penting ke depan, bagaimana setiap pejabat kementerian ini selalu memitigasi kemungkinan yang tejadi terhadap sektor tugasnya apa. Kemudian contingency plan seperti apa. Itu yang dituntut dari Presiden," kata Moeldoko.

Soal sanksi untuk Direksi PLN karena pemadaman listrik massal, Moeldoko melihat hal tersebut bukan lah solusi menyelesaikan inti persoalan.

"Saya pikir, kita memikirkan cara mengatasinya. Itu (sanksi) jangan dikedepankan dulu. Yang penting bagaimana menyelesaikan persoalan ini secepatnya," kata dia.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X