Ketua MPR Sebaiknya Tak Lagi Punya Ambisi Maju Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 dinilai harus diisi oleh tokoh-tokoh politik negarawan yang sudah tidak lagi mengutamakan kepentingan politiknya.

Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggoro menyatakan, ketua MPR mendatang sebaiknya bukan elite politik yang mengincar jabatan presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Siapa pun ketua MPR perspektifnya adalah dia figur yang tidak lagi punya ambisi untuk bicara 2024 apalagi sejak awal akan deklarasi ingin maju menjadi presiden dan wakil presiden di 2024," kata Bayu dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: ICW Minta KPK Monitor Dinamika Pemilihan Ketua MPR

Bayu berpendapat, ketua MPR yang masih memiliki kepentingan politik akan menggunakan kewenangannya sebagai ketua MPR untuk memuluskan jalannya menjadi presiden atau wakil presiden.

Di samping itu, kata Bayu, seorang ketua MPR mestinya juga menjadi penengah. Menurut dia, ketua MPR harus bisa menjembatani perbedaan yang ada di tengah elite-elite partai politik.

"Boleh elite politik panas, boleh parpol-parpol panas tapi dia harus selalu tampil ke muka untuk selalu mengingatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan-kepentingan politiknya," ujar Bayu.

Bayu menyampaikan, sejarah pun mencatat bahwa kursi ketua MPR banyak diisi oleh tokoh-tokoh negarawan, misalnya Abdul Haris Nasution, Idham Chalid, hingga Taufik Kiemas.

Baca juga: Dinilai Seksi, Kursi Ketua MPR Jadi Kunci Berlaga pada Pilpres 2024

Seperti diketahui, kursi ketua MPR diperebutkan oleh sejumlah partai politik di Senayan. Partai-partai yang telah menyatakan tertarik mengisi kursi ketua MPR antara lain Partai Gerindra, Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Bayu juga menilai, kursi ketua MPR merupakan modal bagi tokoh politik untuk berlaga pada Pilpres 2024 mendatang sehingga ramai diperebutkan.