Kemenpan RB Bahas Anggaran untuk Tentukan Jadwal Rekrutmen CPNS

Kompas.com - 30/07/2019, 11:40 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri rapat koordinasi persiapan perencanaan ASN 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri rapat koordinasi persiapan perencanaan ASN 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menggelar rapat koordinasi terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2019.

Menpan RB Syafruddin mengatakan, rapat koordinasi selama dua hari ini membahas perhitungan anggaran APBN dan APBD yang juga menentukan jadwal penyelenggaraan rekrutmen CPNS 2019.

"Hasil rakor ini akan disusun jadwalnya. Ini akan dibahas dua hari ini, kapan timeline-nya, kapan jadwalnya," kata Syafruddin dalam rapat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

"Karena itu menyangkut anggaran, bukan hanya anggaran APBN Pemerintah Pusat juga APBD," ujar Syafruddin.

Baca juga: Hasil Tes Peringkat 1, Seorang Dokter Dicoret dari CPNS karena Difabel

Menurut Syafruddin, dalam rekrutmen CPNS tahun ini yang menjadi prioritas adalah posisi guru, tenaga kesehatan, teknis profesional, dan sejumlah posisi kelembagaan.

"Tenaga-tenaga yang akan ditempatkan di kementerian dan lembaga, juga harus teknis dan profesional. Jadi tenaga administrasi tidak akan direkrut," kata dia.

Mantan Wakapolri ini menambahkan, untuk posisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, posisi yang diprioritaskan adalah guru dan tenaga kesehatan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Nasional
Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Nasional
Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Nasional
Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

Nasional
Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Nasional
Sidang Uji UU KPK Hasil Revisi, MK Panggil Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Sidang Uji UU KPK Hasil Revisi, MK Panggil Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Keluarnya Buruh dari Tim Teknis Omnibus Law dan Ancaman Demo Besar

Keluarnya Buruh dari Tim Teknis Omnibus Law dan Ancaman Demo Besar

Nasional
Cerita Jenderal Hoegeng Disantet Polisi Korup

Cerita Jenderal Hoegeng Disantet Polisi Korup

Nasional
Survei SMRC: Dari 26 Persen Masyarakat yang Tahu RUU Cipta Kerja, Mayoritas Mendukung

Survei SMRC: Dari 26 Persen Masyarakat yang Tahu RUU Cipta Kerja, Mayoritas Mendukung

Nasional
Menkes Dorong Penggunaan Ekstrak Temulawak sebagai Suplemen Covid-19

Menkes Dorong Penggunaan Ekstrak Temulawak sebagai Suplemen Covid-19

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Pegawai OJK dan 23 Saksi Lainnya

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Pegawai OJK dan 23 Saksi Lainnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X