Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner Komnas HAM Nilai Komitmen Pemerintah terhadap HAM Sudah Baik

Kompas.com - 29/07/2019, 17:25 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menyatakan, komitmen pemerintah Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sudah baik. Hal itu didasarkan dari pemerintah yang sudah meratifikasi lebih dari 10 instrumen HAM.

"Kalau kita lihat komitmen negara soal HAM sudah baik ya karena Indonesia sudah meratifikasi lebih dari 10 instrumen HAM," ujar Beka dalam diskusi terkait festival HAM 2019 di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Sepak Terjang Dahnil Anzar, dari Aktivis HAM hingga Didapuk Jadi Jubir Prabowo

Beka menyebutkan, instrumen HAM yang telah diratifikasi Indonesia, antara lain International Convention on the Right to Child (CRC) dan International Convention on the Elimination and Discrimination againts Women (CEDAW).

Selain itu, lanjutnya, salah satu faktor RI sudah berkomitmen terhadap penegakan HAM adalah adanya lembaga-lembaga independen terkait HAM, seperti Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lainnya.

"Selain lembaga-lembaga, beberapa kementerian juga memiliki program latihan HAM agar menghasilkan kebijakan yang berspektif HAM, seperti di Kemenkumham, Kemendagri, Mahkamah Konstitusi, dan sebainya. Jadi, saya kira banyak sekali yang salah persepsi soal kondisi HAM di Indonesia," paparnya kemudian.

Baca juga: Festival HAM 2019 Digelar November di Jember

Namun demikian, tutur Beka, masih ada sejumlah hambatan yang berujung pada adanya pelanggaran HAM di kementerian atau lembaga dan kebijakan daerah. Ia mengatakan, hingga kini peraturan-peraturan daerah masih banyak yang tidak berbasis HAM.

Ia mencontohkan, dari laporan-laporan yang diterima Komnas HAM, kebijakan daerah yang diskriminatif masih terjadi pada kelompok minoritas.

"Kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas sangat rentan terjadi, bahkan kini semakin banyak. Hal ini yang juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan," tuturnya.

Kompas TV Sebanyak 23 orang tewas dalam serangan udara di sebuah pasar di barat laut Suriah. Otoritas setempat menyatakan, dari total korban tewas, 19 di antaranya diketahui merupakan warga sipil. Jumlah korban tewas bisa saja bertambah, karena dari 45 korban luka, beberapa di antaranya berada dalam kondisi kritis. Selain itu, puluhan warga juga masih terjebak di reruntuhan bangunan. Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris menduga, serangan brutal ini dilakukan oleh militer Rusia. Namun, tudingan tersebut dibantah Rusia dan menyebut laporan pemantau HAM di Suriah itu palsu. Pasca-serangan udara, kelompok The White Helmet langsung berdatangan ke titik serangan. Bersama warga setempat, mereka membongkar tumpukan reruntuhan gedung guna mencari korban yang tertimbun. Sebagian regu pencari bahkan menyebar masuk ke dalam gedung yang sudah hancur sebagian. Pencarian dengan menggunakan alat seadanya berhasil mengeluarkan sejumlah korban dari reruntuhan. Di sisi lain, salah satu korban tewas dalam serangan udara di Suriah adalah seorang wartawan lepas dari Anadolu Agency. Wartawan bernama Anas Diab itu tewas saat melakukan peliputan. Jenazah wartawan berusia 20 tahun itu dimakamkan di kawasan Idlib oleh para kerabat dan warga setempat. Tahun lalu, Anas Diab juga sempat terluka dalam serangan udara rezim Suriah dan dikirim ke Turki untuk mendapatkan perawatan medis. #Suriah #SeranganSuriah #Rusia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com