Festival HAM 2019 Digelar November di Jember

Kompas.com - 29/07/2019, 15:16 WIB
Sejumlah pelajar menyaksikan karya lukis di arena Festival HAM (hak Asasi Manusia) 2018 di Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (14/11/2018). Festival Ke-5 HAM 2018 mengangkat tema Merawat Keragaman, Memupuk Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/pd. ANIS EFIZUDINSejumlah pelajar menyaksikan karya lukis di arena Festival HAM (hak Asasi Manusia) 2018 di Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (14/11/2018). Festival Ke-5 HAM 2018 mengangkat tema Merawat Keragaman, Memupuk Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan menghelat Festival HAM di Jember, Jawa Timur, pada 19-21 November 2019.

Festival tersebut akan mengangkat tema "Pembangunan Daerah Berbasis HAM dan Berkeadilan Sosial dengan Pendekatan Budaya".

"Festival HAM ini kegiatan yang sangat penting karena ini kesempatan bagi kepala daerah dan masyarakat sipil bertemu untuk mendiskusikan permasalahan HAM di kota masing-masing untuk mencari tahu apa sebetulnya akar persoalanya," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam penandatangan nota kesepahaman Festival HAM di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Saut Sitomorang: Isu HAM Banyak Terkait dengan Korupsi

Taufan menjelaskan, festival HAM merupakan forum tahunan yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, strategi, dan inovasi dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Ia mengharapkan, festival HAM tersebut dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi nilai HAM sebagai landasan kebijakan pemda menjamin adanya akses terhadap hak-hak sipil dan politik.

Baca juga: Sepak Terjang Dahnil Anzar, dari Aktivis HAM hingga Didapuk Jadi Jubir Prabowo

"Pemda memiliki peran yang strategis sebagai penanggung jawab utama atas HAM di kabupaten/kotanya masing-masing. Pengapdosian nilai HAM penting untuk diimplikasikan oleh pemda," tutur Taufan.

Selain itu, festival ini juga bisa mengingatkan pada pemerintahan yang baru nanti untuk menjadikan isu HAM sebagai program prioritas negara. Seperti diketahui, presiden dan waki presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, akan dilantik pada Oktober 2019. 

Sementara itu, Bupati Jember, Faida, menuturkan, pihaknya akan semaksimal mungkin menyukseskan festival HAM 2019. Menurutnya, urusan HAM merupakan tanggung jawab bagi kepala daerah untuk memastikan hak sipil masyarakatnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Nasional
Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Nasional
MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Nasional
Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X