JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan menghelat Festival HAM di Jember, Jawa Timur, pada 19-21 November 2019.
Festival tersebut akan mengangkat tema "Pembangunan Daerah Berbasis HAM dan Berkeadilan Sosial dengan Pendekatan Budaya".
"Festival HAM ini kegiatan yang sangat penting karena ini kesempatan bagi kepala daerah dan masyarakat sipil bertemu untuk mendiskusikan permasalahan HAM di kota masing-masing untuk mencari tahu apa sebetulnya akar persoalanya," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam penandatangan nota kesepahaman Festival HAM di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).
Baca juga: Saut Sitomorang: Isu HAM Banyak Terkait dengan Korupsi
Taufan menjelaskan, festival HAM merupakan forum tahunan yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, strategi, dan inovasi dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.
Ia mengharapkan, festival HAM tersebut dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi nilai HAM sebagai landasan kebijakan pemda menjamin adanya akses terhadap hak-hak sipil dan politik.
Baca juga: Sepak Terjang Dahnil Anzar, dari Aktivis HAM hingga Didapuk Jadi Jubir Prabowo
"Pemda memiliki peran yang strategis sebagai penanggung jawab utama atas HAM di kabupaten/kotanya masing-masing. Pengapdosian nilai HAM penting untuk diimplikasikan oleh pemda," tutur Taufan.
Selain itu, festival ini juga bisa mengingatkan pada pemerintahan yang baru nanti untuk menjadikan isu HAM sebagai program prioritas negara. Seperti diketahui, presiden dan waki presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, akan dilantik pada Oktober 2019.
Sementara itu, Bupati Jember, Faida, menuturkan, pihaknya akan semaksimal mungkin menyukseskan festival HAM 2019. Menurutnya, urusan HAM merupakan tanggung jawab bagi kepala daerah untuk memastikan hak sipil masyarakatnya.