Kasus Novel Baswedan Diusulkan Jadi Materi Seleksi Capim KPK

Kompas.com - 28/07/2019, 19:32 WIB
(Kiri ke kanan) Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, Ketua Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (28/7/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN(Kiri ke kanan) Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, Ketua Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (28/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengusulkan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjadi salah satu materi pembahasan dalam seleksi lanjutan calon pimpinan KPK.

Anggota koalisi sekaligus peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, cara pandang calon pimpinan terhadap kasus ini bisa ditarik ke persoalan perlindungan terhadap jajaran KPK.

"Kita bisa melihat bagaimana komitmennya ketika terpilih nanti untuk melindungi setiap pegawai KPK," kata Kurnia di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (28/7/2019).

Baca juga: Masyarakat Sipil Sulit Dapatkan Salinan Keppres, Ini Kata Ketua pansel Capim KPK


Menurut Kurnia, para calon pimpinan KPK bisa memaparkan gagasan atau rancangan besar kelembagaan KPK ke depan. Khususnya, menyangkut tata kelola sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan terhadap jajaran KPK. 

"Menjadi menarik jika bisa ditanyakan bagaimana mereka melihat persoalan Novel. D jawaban mereka kita bisa melihat apakah yang bersangkutan benar-benar mempunyai visi terkait perlindungan pejuang antikorupsi, dalam hal ini pegawai KPK itu sendiri," ujar Kurnia.

Hal senada juga disampaikan Ketua YLBHI Asfinawati. Perspektif para calon pimpinan KPK terkait penanganan kasus Novel yang tak kunjung selesai ini bisa digali dalam seleksi lanjutan. Khususnya calon dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Kendati demikian, Asfinawati mengakui bahwa apabila kasus ini dijadikan materi pembahasan dalam seleksi, akan memengaruhi penilaian calon pimpinan petahana KPK, yaitu Alexander Marwata, Basaria Panjaitan dan Laode M Syarief.

Sebab, pimpinan KPK saat ini dinilai harus bertanggungjawab dalam penyelesaian kasus Novel.

"Pertanyaan itu sebenarnya juga bisa berpotensi menggugurkan juga peserta atau mengurangi nilai dari peserta pimpinan KPK sekarang (calon petahana). Ketika dia kurang ada kinerjanya, itu menunjukkan mereka tidak mampu, misalnya," ujar Asfinawati.

Baca juga: Pansel Diminta Utamakan Integritas Capim KPK dalam Seleksi Lanjutan

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X