Pansel Berharap Lebih dari 50 Capim KPK Lolos Uji Kompetensi

Kompas.com - 18/07/2019, 09:55 WIB
Wakil Ketua KPK B Alexander Marwata (kedua kanan) mengikuti tes uji kompetensi Seleksi Calon Pimpinan KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara, Cilandak, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Sebanyak 192 kandidat calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti uji kompetensi tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
ANTARA FOTO/Aprillio AkbarWakil Ketua KPK B Alexander Marwata (kedua kanan) mengikuti tes uji kompetensi Seleksi Calon Pimpinan KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara, Cilandak, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Sebanyak 192 kandidat calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti uji kompetensi tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap setidaknya ada 50 orang yang lolos dari uji kompetensi yang digelar hari ini, Kamis (18/7/2019).

"Kita harapkan antara 50 orang atau lebih dari 50, tapi itu tergantung ya. Soalnya kan kita punya kriteria-kriteria, namun kita harapkan sekitar itu yang lolos ke tahap selanjutnya," ujar Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih, kepada peserta saat membuka uji kompetensi di Gedung Pusat Pendidikan dan Latihan Kemensetneg, Jakarta Selatan.

Baca juga: ICW Minta Pansel Utamakan Integritas Capim KPK

Anggota pansel, Al Araf, menambahkan, pansel tidak menargetkan jumlah peserta yang lolos pada uji kompetensi. Intinya, kata dia, pansel memiliki ukuran dalam menilai seluruh tes uji kompetensi.

"Tidak ada targetnya berapa yang lolos tahap pertama. Intinya yang akan kita berikan ke Presiden Jokowi adalah 10 nama. Pansel juga memiliki ukuran dalam menilai uji kompetensi ini, jadi intinya tidak ditargetkan jumlahnya," papar Al Araf.

Ia menjelaskan, untuk untuk penilaian tes obyektif, pansel cukup melihat berapa banyak jawaban yang benar oleh setiap peserta. Tes obyektif tersebut terdiri dari 70 pertanyaan.

Adapun untuk tes penulisan makalah, seperti diungkapkan Al Araf, pansel melibatkan 12 pakar hukum dan pegiat antikorupsi lainnya guna menilai jawaban-jawaban peserta.

"Kalau uji makalah itu melibatkan beberapa pakar hukum dan pegiat antikorupsi. Ada sekitar 12 orang yang menilai makalah-makalah itu," tutur Al Araf.

"Kalau ujian multiple choice itu kan ukurannya hanya benar dan salah, seperti ujian biasa," sambungnya.

Baca juga: Pansel Mulai Uji Kompetensi Capim KPK

Seperti diketahui, dari 376 pendaftar capim KPK, pada 11 Juli lalu, pansel mengumumkan ada 192 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari jumlah itu, yang terbanyak atau 40 orang berlatar belakang profesi akademisi/dosen.

Kemudian diikuti advokat/konsultan hukum (39), jaksa/hakim (18), korporasi (17), komisioner atau pegawai KPK (13), anggota Polri (13), auditor (9), dan profesi lain (43).

Adapun hasil uji kompetensi tersebut akan diumumkan pada 25 Juli 2019. Peserta yang lolos pun akan melanjutkan tahap selanjutanya, seperti tes kesehatan, psikotes, dan sebagainya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X