Pansel Berharap Lebih dari 50 Capim KPK Lolos Uji Kompetensi

Kompas.com - 18/07/2019, 09:55 WIB
Wakil Ketua KPK B Alexander Marwata (kedua kanan) mengikuti tes uji kompetensi Seleksi Calon Pimpinan KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara, Cilandak, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Sebanyak 192 kandidat calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti uji kompetensi tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
ANTARA FOTO/Aprillio AkbarWakil Ketua KPK B Alexander Marwata (kedua kanan) mengikuti tes uji kompetensi Seleksi Calon Pimpinan KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara, Cilandak, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Sebanyak 192 kandidat calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti uji kompetensi tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap setidaknya ada 50 orang yang lolos dari uji kompetensi yang digelar hari ini, Kamis (18/7/2019).

"Kita harapkan antara 50 orang atau lebih dari 50, tapi itu tergantung ya. Soalnya kan kita punya kriteria-kriteria, namun kita harapkan sekitar itu yang lolos ke tahap selanjutnya," ujar Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih, kepada peserta saat membuka uji kompetensi di Gedung Pusat Pendidikan dan Latihan Kemensetneg, Jakarta Selatan.

Baca juga: ICW Minta Pansel Utamakan Integritas Capim KPK

Anggota pansel, Al Araf, menambahkan, pansel tidak menargetkan jumlah peserta yang lolos pada uji kompetensi. Intinya, kata dia, pansel memiliki ukuran dalam menilai seluruh tes uji kompetensi.

"Tidak ada targetnya berapa yang lolos tahap pertama. Intinya yang akan kita berikan ke Presiden Jokowi adalah 10 nama. Pansel juga memiliki ukuran dalam menilai uji kompetensi ini, jadi intinya tidak ditargetkan jumlahnya," papar Al Araf.

Ia menjelaskan, untuk untuk penilaian tes obyektif, pansel cukup melihat berapa banyak jawaban yang benar oleh setiap peserta. Tes obyektif tersebut terdiri dari 70 pertanyaan.

Adapun untuk tes penulisan makalah, seperti diungkapkan Al Araf, pansel melibatkan 12 pakar hukum dan pegiat antikorupsi lainnya guna menilai jawaban-jawaban peserta.

"Kalau uji makalah itu melibatkan beberapa pakar hukum dan pegiat antikorupsi. Ada sekitar 12 orang yang menilai makalah-makalah itu," tutur Al Araf.

"Kalau ujian multiple choice itu kan ukurannya hanya benar dan salah, seperti ujian biasa," sambungnya.

Baca juga: Pansel Mulai Uji Kompetensi Capim KPK

Seperti diketahui, dari 376 pendaftar capim KPK, pada 11 Juli lalu, pansel mengumumkan ada 192 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari jumlah itu, yang terbanyak atau 40 orang berlatar belakang profesi akademisi/dosen.

Kemudian diikuti advokat/konsultan hukum (39), jaksa/hakim (18), korporasi (17), komisioner atau pegawai KPK (13), anggota Polri (13), auditor (9), dan profesi lain (43).

Adapun hasil uji kompetensi tersebut akan diumumkan pada 25 Juli 2019. Peserta yang lolos pun akan melanjutkan tahap selanjutanya, seperti tes kesehatan, psikotes, dan sebagainya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Nasional
Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Nasional
75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

Nasional
Ingatkan soal Microdroplet, Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan 'Face Shield'

Ingatkan soal Microdroplet, Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan "Face Shield"

Nasional
Ini Cara 'Tenant' di Mal Cegah Penularan Covid-19

Ini Cara "Tenant" di Mal Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Nasional
Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Nasional
Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Nasional
Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Nasional
Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Nasional
Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Nasional
Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan 'Online' yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan "Online" yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X