KKP Sergap Kapal Buruan Interpol di Sekitar Pulau Weh Aceh

Kompas.com - 15/07/2019, 11:43 WIB
Ilustrasi kapal. THINKSTOCKIlustrasi kapal.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapal MV Nika yang berbendera Panama disergap Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) di perairan Pulau Weh, Aceh, pada 12 Juli 2019.

Kapal tersebut merupakan buruan Interpol sejak Juni 2019 karena diduga memalsukan sertifikat registrasi (certificate of registration) di Panama. MV Nika menyatakan diri sebagai kapal kargo, tetapi diduga mengangkut ikan.

"Pada hari Jumat, 12 Juli 2019 pukul 07.20 WIB, KP ORCA 3 dan 2, telah melaksanakan henrik (penghentian dan pemeriksaan) terhadap MV NIKA, berbendera Panama," ungkap Koordinator Satgas 115 Achmad Santosa melalui keterangan tertulis, Senin (15/7/2019).

Baca juga: KKP: 100 Persen Produk Perikanan RI Berasal dari Dalam Negeri

Kapal tersebut berkapasitas 750 gross ton dengan 18 anak buah kapal (ABK). Kru kapal terdiri dari 18 warga negara Rusia dan 10 Warga Negara Indonesia (WNI).

Pemilik MV Nika diduga sama dengan kapal FV STS-50 yaitu Marine Fisheries Co. Ltd yang telah ditangkap sebelumnya di Indonesia karena kasus penangkapan ikan ilegal.

Menurut laporan Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), MV Nika juga telah melakukan penangkapan ikan ilegal di daerah Kepulauan Falkland, Samudera Atlantik.

Selain itu, masih menurut CCAMLR, MV Nika memalsukan data Automatic Identification System (AIS) saat menangkap ikan ilegal di daerah tersebut.

Awalnya, Santosa mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi kapal tersebut akan melewati zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Panama pun mengirim surat kepada Indonesia untuk menghentikan dan memeriksa kapal tersebut.

Setelah dihentikan dan dilakukan pemeriksaan, MV Nika diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009.

"Berdasarkan pemeriksaan oleh Satgas 115 dan PSDKP KKP, MV NIKA sempat mematikan AIS ketika memasuki ZEE Indonesia dan tidak menyimpan alat tangkap di dalam palka, sehingga diduga kuat melakukan pelanggaran UU Perikanan Indonesia," ujar Santosa.

Kapal tersebut telah merapat di Batam, pada Minggu (14/7/2019) malam.

Baca juga: Semester I 2019, KKP Catatkan Kinerja Positif

Indonesia pun membentuk Multinational Investigation Support Team (MIST). Panama, Interpol, CCAMLR, dan pihak Amerika Serikat, turut bergabung dalam tim tersebut untuk mendalami dugaan tindak pidana.

Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan beberapa pihak lainnya akan memeriksa kapal tersebut.

"Pada hari Senin, 15 Juli 2019, Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas 115 bersama-sama dengan unsur TNI AL dan Polri akan melakukan pemeriksaan ke dalam kapal MV Nika, melakukan pertemuan dengan para ahli internasional untuk melakukan briefing singkat," ungkap Achmad.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X