Jaksa Agung: Saya Kirim Lima Nama, Alhamdulilah Semua Lolos

Kompas.com - 12/07/2019, 22:05 WIB
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam paparan kinerja Kejaksaan Agung selama 2017 di Kejagung, Jakarta, Selasa (9/1/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAJaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam paparan kinerja Kejaksaan Agung selama 2017 di Kejagung, Jakarta, Selasa (9/1/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung M Prasetyo menyebutkan bahwa kelima nama jaksa yang direkomendasikan pihaknya lolos proses seleksi administrasi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

"Saya kirim lima nama dan alhamdulillah semua lolos," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Kelima nama tersebut, yakni:

1. Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus-Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo,


2. Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Johanis Tanak,

3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Muhammad Rum,

4. Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Ranu Mihardja, dan

5. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi.

Baca juga: Kejaksaan Agung Kirim 5 Nama Jaksa Ikut Seleksi Capim KPK

Nama-nama jaksa tersebut tertuang dalam surat bernomor B-085/A/Cp.2/07/2019 perihal Pengusulan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia untuk Mengikuti Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023.

Surat yang tertanggal 2 Juli 2019 itu ditandatangani oleh Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo.

Prasetyo mengatakan bahwa kelima nama yang disodorkan tersebut memang sudah melewati seleksi internal. Seleksi internal yang dimaksud yakni ditinjau dari segi pengalaman maupun kredibilitas.

Baca juga: Kejaksaan Agung Pastikan Tak Ada Negosiasi atau Kompetisi dengan KPK

Saat ditanya perihal optimisme para jaksa tersebut ada yang terpilih sebagai komisioner KPK, Prasetyo menyerahkan hal tersebut kepada pansel maupun DPR.

Satu hal yang penting, tidak ada larangan yang mengatur larangan jaksa menjabat sebagai komisioner KPK.

Prasetyo mengutip Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik adalah penuntut umum.

"Itulah kenapa justru kita sangat respon keinginan pansel supaya Kejaksaan salah satu di antara capim KPK, kalau diterima monggo, kalau tidak ya enggak apa-apa," ungkap dia.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X