Terdakwa Suap Pernah Tanya Staf Khusus Menag "Kapan Bisa Promosi Jabatan"

Kompas.com - 10/07/2019, 14:26 WIB
Staf Khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gugus Joko Waskito bersaksi di  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (10/7/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANStaf Khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gugus Joko Waskito bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gugus Joko Waskito, mengaku pernah ditanya terdakwa Muafaq Wirahadi soal promosi jabatan.

Muafaq merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur.

"Kalau bahasanya (Muafaq), kira-kira garis besarnya bahwa 'Saya ini udah lama eselon 4, Mas. Kapan bisa promosi?'. Itu pernah disampaikan Pak Muafaq tapi tidak spesifik nyebut promosi sebagai Kepala Kantor Kemenag Gresik," kata Gugus saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Baca juga: Jaksa Ungkap Kata Silent dan Jumat Keramat dalam Percakapan Staf Khusus Menag dan Haris Hasanuddin

Gugus mengaku hal itu pernah ditanyakan saat dirinya bertemu dengan Muafaq. Akan tetapi, Gugus tidak ingat persis kapan dan di mana pembahasan itu terjadi.

"Nah kemudian kenapa Pak Muafaq menyampaikan hal seperti itu, maksudnya apa?" tanya jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto.

"Ya kurang tahu tujuannya apa, Pak. Cuma beliau bilang, 'Kalau ada peluang promosi, saya ini sudah lama, sudah lama jadi eselon 4, sejak Kakanwilnya sebelum Pak Haris," jawab Gugus.

Baca juga: Staf Khusus Menag Minta Penilaian Pengurus DPW PPP Jatim soal Haris Hasanuddin

Jaksa Wawan pun mempertanyakan apakah alasan Muafaq menanyakan hal itu ke Gugus mengingat posisinya sebagai staf khusus Menteri Lukman.

"Apakah ada embel-embel nanti disampaikan ke Pak Menteri? Ke Biro SDM?" kata Wawan.

"Enggak ada karena Pak Menteri enggak ngurus kepala kantor Kemenag. Pak Muafaq juga enggak pernah berpesan hal seperti itu," jawab Gugus.

Baca juga: Cerita Ajudan yang Dititipi Uang Rp 10 Juta dalam Map untuk Menag

Muafaq didakwa menyuap anggota DPR yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy.

Muafaq didakwa menyerahkan uang Rp 91,4 juta kepada Romahurmuziy alias Romy.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan karena Romy secara langsung atau tidak langsung mengintervensi proses pengangkatan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Gresik.

Baca juga: Fakta Sidang Kasus Seleksi Jabatan Kemenag, Tas Berisi Rp 250 Juta hingga Sumber Uang Menag Lukman

Awalnya, Muafaq mengetahui bahwa namanya tidak masuk dalam daftar calon kepala kantor Kemenag. Dia kemudian menghubungi Abdul Rochim yang merupakan sepupu Romy.

Muafaq meminta agar dia dikenalkan dengan Romy. Selanjutnya, Muafaq menemui Romy di sebuah hotel di Surabaya.

Muafaq meminta Romy membantu dia agar diangkat sebagai kepala kantor Kemenag. Menurut jaksa, atas permintaan itu, Romy menyanggupinya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X