Staf Khusus Menag Minta Penilaian Pengurus DPW PPP Jatim soal Haris Hasanuddin

Kompas.com - 10/07/2019, 13:24 WIB
Staf Khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gugus Joko Waskito bersaksi di  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (10/7/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANStaf Khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gugus Joko Waskito bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gugus Joko Waskito mengaku pernah meminta penilaian tiga nama yang akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kakanwil Kemenag Jawa Timur ke dua pengurus DPW PPP Jawa Timur.

Mereka adalah Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa Noer dan Sekretaris DPW PPP Jawa Timur Norman Zein Nahdi.

Pada awalnya, Gugus mengaku diperintah Lukman mencari tiga nama yang layak dipertimbangkan untuk menjadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Baca juga: Fakta Sidang Kasus Seleksi Jabatan Kemenag, Tas Berisi Rp 250 Juta hingga Sumber Uang Menag Lukman

Lalu, setelah Gugus mencari tiga nama lewat berbagai pihak di Kemenag Jawa Timur, ketiga nama tersebut disampaikan ke Musyaffa dan Norman. Salah satu di antaranya adalah terdakwa Haris Hasanuddin.

"Saat itu saya mengubungi Pak Musyaffa dan Didik (Norman) karena yang saya anggap kenal di anggota DPRD Jatim yang kenal adalah mereka. Saya tanya waktu itu nama-nama 3 orang yang saya inventarisir tadi, ada nama Amin Mahfud, nama Pak Haris, Pak Marom kalau enggak salah," kata Gugus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Baca juga: Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto mempertanyakan urgensi Gugus menanyakan tiga nama tersebut ke Musyaffa dan Norman.

"Dari bahasa mereka, yang saya telepon saya lupa siapa, yang saya tangkap kalau Pak Amin bahasanya kalau enggak salah kenal tapi seperti orang tidak kenal. Pak Marom, bilang tahu dia orang Gresik dia orang Kanwil. Kalau Pak Haris positif penilaian dari Pak Musyaffa dan Pak Didik," kata Gugus.

Jaksa Wawan pun mengonfirmasi salah satu percakapan Gugus dan Haris pada tanggal 2 Oktober 2018 silam. Dalam percakapan itu, Gugus memerintahkan Haris berkomunikasi dengan pihak DPW PPP, yaitu Musyaffa dan Didik.

"Apa urgensinya minta saudara Haris hubungi DPW Jatim? Kemudian saudara sebutkan, 'by phone mereka sudah setuju njenengan Plt'. Itu kan sudah ada tujuannya kan. Ada pemahaman bahwa Pak Haris ini juga tahu bahwa dia akan jadi Plt gitu loh," kata jaksa Wawan.

Baca juga: Ditanya soal Jual Beli Jabatan di Kemenag, Ini Jawaban Menteri Lukman

Menurut Gugus, ia menginstruksikan hal tersebut agar Haris lebih dikenal Musyaffa dan Norman.

"Makanya saya bilang saya simpulkan, by phone mereka setuju kalau njenengan jadi Plt," kata Gugus.

Dalam kasus ini, Haris didakwa menyuap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Haris memberikan uang Rp 325 juta kepada Romy dan Lukman Hakim.

Baca juga: Anggota Pansel Kecewa Penilaian terhadap Calon Pejabat Kemenag Diubah

Menurut jaksa, pemberian uang itu patut diduga karena Romy dan Lukman Hakim melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Sebab, Haris saat itu tak lolos seleksi karena ia pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X