Kompas.com - 01/07/2019, 15:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti sembilan nama perwira tinggi (Pati) Polri yang diusulkan menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2017-2018.

"Berdasarkan hasil penelusuran mengenai kepatuhan LHKPN, sembilan orang yang digadang akan mengikuti seleksi Capim KPK nyatanya tidak ditemukan LHKPN-nya di elhkpn.kpk.go.id periode 2017-2018," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan pers, Senin (1/7/2019).

Misalnya, Kurnia menyebut Irjen Antam Novambar dan Irjen Dharma Pongrekom. Dalam catatan ICW, Antam belum melapor. Sementara LHKPN Dharma tidak ditemukan sama sekali.

Baca juga: ICW Tolak Pimpinan KPK dari Polri dan Kejaksaan

Kemudian Kurnia mencontohkan nama Brigjen (Pol) Bambang Sri Herwanto. Berdasarkan catatan ICW, Bambang terakhir melapor LHKPN pada 14 Desember 2014. Saat itu, ia diketahui memiliki harta sebanyak Rp 5,08 miliar.

Jabatan Bambang pada saat melapor sebagai Kapolda Sumatera Barat. Akan tetapi, ICW tidak menemukan LHKPN Bambang pada periode 2015-2018.

Ada pula seperti nama Brigjen (Pol) Juansih. Berdasarkan catatan ICW, ia diketahui melapor LHKPN terakhir pada 5 Oktober 2007 dalam kapasitasnya sebagai Kapolres Batu.

Saat itu jumlah kekayaannya sekitar Rp 1 miliar. ICW tidak menemukan pelaporan LHKPN Juansih selama periode 2008-2018.

Baca juga: Awal Juli, Polri Umumkan Pati Polri yang Dipastikan Ikut Seleksi Capim KPK

Kurnia memandang, situasi ini berseberangan dengan cita-cita Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian saat pertama dilantik. Menurut Kurnia, Tito saat itu menginginkan reformasi kepolisian yang salah satunya mewajibkan pelaporan harta kekayaan.

Di sisi lain, Kurnia mencatat bahwa Tito pernah menyampaikan kesembilan nama Pati Polri yang mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK memiliki rekam jejak yang bersih.

"Itu perlu ditelisik lebih jauh. Dengan adanya temuan mengenai tidak tercantumnya LHKPN terhadap sembilan nama yang muncul ke publik, menjadi aneh jika sikap Kapolri malah mendorong aktor-aktor yang secara integritas pun dipertanyakan khususnya dalam kepatuhan melapor harta kekayaan untuk menjadi Capim KPK," kata Kurnia.

Baca juga: Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Kompas TV Sembilan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (17/6). Presiden meminta pansel KPK menghasilkan komisioner KPK yang progresif dalam pemberantasan korupsi. Selain pesan pemberantas korupsi yang progresif, presiden menyetujui inisiatif pansel untuk menyaring calon pimpinan KPK berdasarkan syarat lainnya, yakni tidak terpapar radikalisme agama serta tak memakai maupun terlibat sindikat narkotika. Karena itu, pansel meminta pertimbangan dua lembaga tambahan, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Narkotika Nasional. #PanselKPK #KPK #Jokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.