PDI-P: Rekonsiliasi Bukan Bagi-bagi Jabatan di Kabinet

Kompas.com - 28/06/2019, 10:02 WIB
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Maruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp. WAHYU PUTRO APasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Maruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya mengupayakan rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang bersebrangan selama Pilpres 2019.

Namun, ia menyatakan, rekonsiliasi yang dimaksud bukan melalui pembagian jabatan di eksekutif.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dengan demikian, Jokowi-Ma'ruf Amin akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Baca juga: MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Sandiaga

"Rekonsiliasi adalah sikap yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yaitu gotong-royong, melakukan musyawarah mufakat dan menghargai perbedaan," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam.

"Dengan selesainya putusan MK ini maka legitimasi dan legalitas Jokowi-KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah tetap. Dengan demikian, rekonsiliasi sebagai jalan yang bukanlah untuk diberi jabatan di kabinet," ujar Hasto lagi.

Baca juga: Jokowi: Saya Yakin Kebesaran Hati Sahabat Saya, Bapak Prabowo dan Sandiaga...

Ia menambahkan, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hasto menyadari, penyusunan kabinet tak lepas dari hal-hal strategis dan mempertimbangkan aspek rekonsiliasi.

Namun, ia meyakini rekonsiliasi yang baik bukan berdasarkan pembagian jabatan di kabinet.

Baca juga: Meski Kecewa, Prabowo Hormati Putusan MK yang Tolak Seluruh Gugatannya

Karena itu, Hasto mengatakan, PDI-P menyerahkan komposisi kabinet kepada ketua umumnya Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi.

"Hal tersebut kewenangan Bapak Presiden dan tentu sifatnya strategis mengenai susunan dan komposisi kabinet yang akan datang akan dibahas dengan ketua umum parpol Koalisi Indonesia Kerja," lanjut dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Nasional
Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Nasional
Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X