Wajah Baru Penanggulangan Terorisme

Kompas.com - 21/06/2019, 21:00 WIB
Suasana di dalam Mako Brimob Kelapa Dua, Depok pasca kerusuhan yang dilakukan narapidana terorisme, Kamis (10/5/2018). Sebanyak 155 narapidana terorisme yang menguasai Rutan Cabang Salemba Mako Brimob menyerahkan diri setelah dilakukan operasi Polri. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOSuasana di dalam Mako Brimob Kelapa Dua, Depok pasca kerusuhan yang dilakukan narapidana terorisme, Kamis (10/5/2018). Sebanyak 155 narapidana terorisme yang menguasai Rutan Cabang Salemba Mako Brimob menyerahkan diri setelah dilakukan operasi Polri.

MARI kita menoleh sejenak dari perhatian terhadap hiruk pikuk persidangan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019. Saatnya mencermati geliat tindak pidana yang sangat membahayakan eksistensi negara yaitu terorisme.

Dari Pulau Kalimantan, tepatnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terungkap bahwa Polda Kalteng mengamankan 33 orang terkait dugaan tindak pidana terorisme.

Dari 33 orang yang diamankan di Palangka Raya dan Gunung Mas, dua di antaranya dijadikan tersangka. Sebanyak 33 orang yang diduga terkait dengan tindak terorisme masih dilakukan pemilahan oleh Satuan Wilayah (Satwil) Detasemen Khusus 88 Antiteror Polda Kalteng.

Ke-33 orang itu terdiri dari anak-anak dan istri yang terpapar radikalisme. Mereka diduga terkait jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang pernah melakukan latihan di Aceh.

Replay UU Terorisme baru

Sejenak kita replay bahwa setahun sudah undang-undang tentang terorisme dengan wajah baru disahkan. Saatnya mengadakan evaluasi terhadap upaya penanggulangan terorisme sebagai extraordinary crime di Tanah Air.

Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme disahkan pada Jumat, 15 Mei 2018. Hal itu menyusul pembahasan yang alot dan makan waktu cukup lama atau sekitar dua tahun sejak diajukannya oleh pemerintah tahun 2016, dua tahun sebelumnya.

Terjadinya peristiwa pengeboman di sejumlah gereja di Surabaya pada 13 Mei 2018 menjadi pemicu kuat untuk segera menuntaskan pembahasan terhadap RUU terorisme itu.

Menyusul kejadian itu, Revisi Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kembali menguat hingga Presiden Joko Widodo memberikan ultimatum agar revisi segera dituntaskan.

Sebagaimana dipahami, setidaknya ada dua poin penyebab demikian alot pembahasan UU itu. Hal ini merupakan titik krusial yang menjadi perbedaan pendapat di DPR dari beberapa poin lainnya.

Keduanya adalah tentang penyadapan dan perlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Kedua hal ini, ibarat aliran air adalah hulunya. Sebab, dari keduanya inilah kemudian menjadi perdebatan berkait dengan masalah hak asai manusia (HAM).

Dari masalah pertama, kewenangan penyadapan itu jelas bersifat sangat individual. Penyadapan menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronika dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X