Wiranto Pastikan Investigasi Kerusuhan 22 Mei Libatkan Komnas HAM

Kompas.com - 13/06/2019, 18:42 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).  CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan Komnas HAM sudah dilibatkan dalam menginvestigasi kerusuhan 22 Mei 2019.

Ia mengatakan, dalam investigasi kerusuhan tersebut, Polri dan Komnas HAM membentuk tim masing-masing. Nantinya, kedua pihak akan saling berkomunikasi.

"Kepolisian sudah melakukan (pembentukan) satu tim pencari fakta, dan kepolisian sudah mengatakan bahwa akan terus melakukan komunikasi dengan Komnas HAM," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Wiranto menyebutkan, Polri akan bekerja sendiri dalam menginvestigasi kerusuhan tersebut. Demikian pula Komnas HAM.

Baca juga: Wiranto: Mengumumkan Dalang Kerusuhan 22 Mei Sekarang Terlalu Prematur

Masing-masing lembaga akan saling melengkapuli data ketika menginvestigasi kerusuhan tersebut.

"Apa yang ditemukan oleh kepolisian tapi tidak ditemukan oleh Komnas HAM kemudian diberikan di sana. Komnas HAM menemukan sesuatu yang belum ditemukan kepolisian diserahkan ke polisi," ujar Wiranto.

"Jadi ada komunikasi silang ya. Saling melengkapi saling menutup. Enggak usah diburu-buru disalahkan, dikritik, belum selesai. Kadang masyarakat kurang sabar untuk menunggu ini. Percayalah bahwa aparat keamanan, aparat kepolisian kita sungguh-sungguh menangani," lanjut dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Nasional
KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

Nasional
Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Nasional
Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X