Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Apresiasi Imbauan Prabowo yang Larang Pendukungnya ke MK

Kompas.com - 12/06/2019, 14:42 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan mengapresiasi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengimbau pendukungnya tidak datang ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang sengketa pilpres 2019.

"Saya pikir itu imbauan yang bagus. Jadi Pak Prabowo sudah mengatakan kita mengambil jalan konstitusi, sudah jelas mengatakan begitu, kenapa masih ada peristiwa di jalanan. Nah, itu berarti kan ambigu. Jangan," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Moeldoko di kantornya, Rabu (12/6/2019) siang.

"Itu sudah keputusan Pak Prabowo yang sangat bijaksana itu. Tidak ada lagi yang turun ke jalan," tambahnya.

Baca juga: Prabowo Minta Pendukungnya Tidak Hadir di Sekitar MK Selama Sidang Sengketa Pilpres

Menurut Moeldoko, imbauan itu bisa mencegah terjadinya kerusuhan yang menyebabkan korban seperti yang terjadi di sekitar Gedung Bawaslu saat pengumuman hasil pilpres 2019 21-22 Mei lalu.

Mantan Panglima TNI ini pun berharap seluruh pendukung 02, termasuk para elite politik di sekitarnya, bisa menuruti imbauan itu dan tak lagi salah paham.

"Jadi jangan lagi yang di kanan kirinya mengembangkan pemikiran yang ambigu, jangan satu sisi ke MK, satu sisi masih saja di jalanan. Nah itu enggak bener," kata dia.

Baca juga: Prabowo: Apapun Keputusan MK, Kita Sikapi dengan Dewasa dan Tenang

Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini pun menegaskan pihaknya sudah siap untuk menghadapi materi gugatan yang diajukan pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke MK.

"Ya kita udah siap secara substansi, kita sudah menyiapkan. Menurut saya kita monitor dari materi gugatan, itu bisa diatasi oleh tim hukum kita yang relatif sangat kredibel. Jadi enggak masalah," ujarnya.

Permintaan Prabowo...

Prabowo Subianto sebelumnya meminta para pendukungnya agar tidak menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Mahkamah Konstisusi saat sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Baca juga: KPU Selesaikan Dokumen untuk Hadapi Gugatan Prabowo di MK

Prabowo mengatakan, sudah ada delegasi yang mendampingi tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang tersebut.

Selain itu, ia juga ingin menghindari provokasi dan fitnah.

"Kami putuskan selesaikan (sengketa) melalui jalur hukum dan konstitusi, karena itu saya dan Sandiaga memohon agar pendukung kami untuk tidak berbondong-bondong hadir di MK pada hari-hari mendatang," ujar Prabowo melalui video yang diterima Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

Baca juga: KPU Serahkan 272 Kontainer Berisi Dokumen ke MK Terkait Sengketa Pilpres

"Saya mohon sami'na wato'na, percayalah pada pimpinan dan sungguh-sungguh kalau anda dukung Prabowo-Sandi, mohon tidak perlu hadir di sekitar MK," ucapnya.

Dalam video bedurasi sekitar lima menit itu, Prabowo menegaskan bahwa sejak awal telah memutuskan menempuh jalur hukum dalam menyikapi hasil pilpres 2019.

Kalaupun ada kegiatan dan acara pengungkapan pendapat di hadapan umum, kata Prabowo, harus tetap dilaksanakan dengan damai dan anti-kekerasan.

Kompas TV Mahkamah Konstitusi sudah meregistrasi permohonan gugatan perselisihan hasil pemilu presiden yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Selanjutnya, salinan permohonan gugatan ini akan dikirimkan ke KPU sebagai termohon serta ke pihak terkait. Perkara yang diregistrasi adalah permohonan awal yang didaftarkan ke MK pada 24 Mei lalu. Sementara, perbaikan berkas gugatan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga akan dijadikan sebagai lampiran permohonan. Salinan gugatan dikirim sekaligus undangan kepada tim hukum paslon 02 sebagai pemohon, KPU sebagai termohon, tim hukum paslon 01 sebagai pihak terkait, dan Bawaslu untuk hadir dalam pelaksanaan sidang pada hari Jumat, 14 Juni. #MK #SengketaMK #GugatanPilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com