Kompas.com - 21/05/2019, 13:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan partainya menerima hasil Pemilu 2019, termasuk kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal ini sekaligus meluruskan informasi terkait saksi PAN yang tidak menandatangani berkas penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) dini hari tadi.

"KPU sudah mengumumkan hasil rekapitulasi hasil pilpres, pileg, dan DPR. Nah banyak berita ditanya ke saya kenapa PAN tidak tanda tangan. Jadi itu mesti saya jelaskan. Kami mengakui hasil resmi yang diumumkan lembaga resmi KPU," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: Akui Kemenangan Jokowi, Ketum PAN Tetap Hormati BPN Gugat Hasil Pilpres ke MK

"Kami mengakui kemenangan Pak Jokowi," kata dia.

Zulkifli mengatakan ada kesalahpahaman dalam rapat pleno tadi malam. Penolakan hasil pemilu oleh PAN adalah dalam konteks pileg. Itu pun hanya untuk pileg di lima daerah pemilihan.

Zulkifli menyebut partainya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk hasil pileg di lima dapil.

Menurut dia, sikap PAN yang tidak menandatangani hasil pileg tadi malam karena khawatir tidak bisa menggugat ke MK.

Baca juga: Waketum PAN Imbau Kadernya Tak Ikut People Power yang Diserukan Amien Rais

Namun, ternyata PAN tetap bisa menggugat hasil pileg ke MK meski menandatangani berkas hasil pemilu. Zulkifli mengatakan, perwakilan partainya pun kini sudah menuju KPU untuk menandatangani berkas hasil pemilu itu.

"Jadi tidak ada lagi berita simpang siur. Kami mengakui hasil lembaga resmi KPU tentang rekapitulasi yang diumumkan tadi pagi," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Selasa (21/5/2019) dini hari. Rekapitulasi meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri.

Baca juga: Waketum PAN: Kami Hormati Apapun Hasil Pilpres 2019 yang Akan Diumumkan KPU

Hasil rekapitulasi ini ditetapkan pada Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB melalui Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dari hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf 85.607.362 atau 55,50 persen suara, sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Selisih suara kedua pasangan 16.957.123 atau 11 persen suara.

Kompas TV KPU selesai merekapitulasi semua provinsi untuk pemilu 2019. Dari hasil rekapitulasi, pasangan capres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf unggul atas pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Beberapa partai, terutama partai yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara nasional KPU, yaitu, Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Berkarya. #HasilPemilu #RekapitulasiSuara #22Mei
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 3 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

Nasional
Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Nasional
Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Nasional
Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Nasional
Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Nasional
UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

Nasional
Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Nasional
PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

Nasional
Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Nasional
BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

Nasional
UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

Nasional
KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

Nasional
Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Nasional
Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya 'Make Sense'

Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya "Make Sense"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.