Waketum PAN Imbau Kadernya Tak Ikut "People Power" yang Diserukan Amien Rais

Kompas.com - 20/05/2019, 13:28 WIB
Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan di Jakarta, Senin (29/4/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinWakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan di Jakarta, Senin (29/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Bara Hasibuan menilai saat ini seluruh elite partai politik sebaiknya mengimbau para kadernya agar menciptakan suasana yang kondusif dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.

Ia juga mengimbau kader PAN agar tidak terlibat dalam gerakan-gerakan bersifat destruktif yang muncul pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019.

"Saya pikir bagaimana masing-masing partai memberikan imbauan kepada para anggotanya untuk tidak ikutan gerakan apa pun itu namanya. People power atau yang sudah berganti nama," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Intinya tidak ikut gerakan-gerakan yang menimbulkan keresahan dan kerusakan, yang pada akhirnya akan menimbulkan setback (kemunduran) besar bagi demokrasi kita. Itu adalah tanggung jawab partai masing-masing," tutur dia.

Baca juga: Din Syamsuddin: People Power Hak Konstitusi Tapi Saya Tidak Ikut

Seperti diketahui gerakan yang disebut people power dalam menyikapi hasil pilpres pertama kali dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Belakangan, Amien mengganti istilah people power menjadi gerakan kedaulatan rakyat.

Gerakan tersebut diserukan untuk menolak hasil pilpres yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei karena diduga telah terjadi kecurangan.

Bara menilai, pengerahan massa dalam jumlah yang besar untuk menolak hasil pilpres berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara yang telah menyelenggarakan pemilu.

Baca juga: Hoaks, 5.000 Santri Buntet Cirebon Ikut People Power di Jakarta

Selain itu, ia berpandangan bahwa gerakan people power akan menimbulkan kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Jadi yang berbahaya dari konsep people power ini, walaupun saya juga tidak yakin akan berkembang dan sudah ada penolakan, menimbulkan delegitimasi. Menimbulkan distrust kepada lembaga demokrasi resmi yang justru sedang bekerja keras menyelesaikan proses ini," kata Bara.

"Itu sangat berbahaya dan kami PAN mendorong agar tidak terjadi setback (kemunduran) demokrasi. Salah satu syarat utama kuatnya demokrasi adalah kepercayaan terhadap institusi-institusi publik," ucapnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X