Waketum PAN Imbau Kadernya Tak Ikut "People Power" yang Diserukan Amien Rais

Kompas.com - 20/05/2019, 13:28 WIB
Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan di Jakarta, Senin (29/4/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinWakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan di Jakarta, Senin (29/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Bara Hasibuan menilai saat ini seluruh elite partai politik sebaiknya mengimbau para kadernya agar menciptakan suasana yang kondusif dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.

Ia juga mengimbau kader PAN agar tidak terlibat dalam gerakan-gerakan bersifat destruktif yang muncul pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019.

"Saya pikir bagaimana masing-masing partai memberikan imbauan kepada para anggotanya untuk tidak ikutan gerakan apa pun itu namanya. People power atau yang sudah berganti nama," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Intinya tidak ikut gerakan-gerakan yang menimbulkan keresahan dan kerusakan, yang pada akhirnya akan menimbulkan setback (kemunduran) besar bagi demokrasi kita. Itu adalah tanggung jawab partai masing-masing," tutur dia.

Baca juga: Din Syamsuddin: People Power Hak Konstitusi Tapi Saya Tidak Ikut

Seperti diketahui gerakan yang disebut people power dalam menyikapi hasil pilpres pertama kali dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Belakangan, Amien mengganti istilah people power menjadi gerakan kedaulatan rakyat.

Gerakan tersebut diserukan untuk menolak hasil pilpres yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei karena diduga telah terjadi kecurangan.

Bara menilai, pengerahan massa dalam jumlah yang besar untuk menolak hasil pilpres berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara yang telah menyelenggarakan pemilu.

Baca juga: Hoaks, 5.000 Santri Buntet Cirebon Ikut People Power di Jakarta

Selain itu, ia berpandangan bahwa gerakan people power akan menimbulkan kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Jadi yang berbahaya dari konsep people power ini, walaupun saya juga tidak yakin akan berkembang dan sudah ada penolakan, menimbulkan delegitimasi. Menimbulkan distrust kepada lembaga demokrasi resmi yang justru sedang bekerja keras menyelesaikan proses ini," kata Bara.

"Itu sangat berbahaya dan kami PAN mendorong agar tidak terjadi setback (kemunduran) demokrasi. Salah satu syarat utama kuatnya demokrasi adalah kepercayaan terhadap institusi-institusi publik," ucapnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Nasional
Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Nasional
Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X