Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kegeraman Elite Demokrat dan Kelanjutan Koalisi Prabowo-Sandiaga...

Kompas.com - 20/05/2019, 08:02 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elite Partai Demokrat merasa geram atas pernyataan netizen di media sosial.

Kegeraman itu karena Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang menderita kanker darah disudutkan.

Tiga bulan terakhir, Ani Yudhoyono menjalani perawatan di National University Hospital, Singapura.

Selama itu pula, SBY selalu mendampingi Ani di sana. Kondisi ini membuat SBY tidak bisa banyak turun selama tahapan pemilu baik Pilpres maupun Pileg 2019.

Baca juga: Gara-gara Buzzer, Politisi Demokrat Ini Juga Ingin Mundur dari Barisan Prabowo-Sandiaga

 

Di Twitter, sejumlah netizen menyebut sakit yang diderita Ani Yudhoyono hanya sebuah modus atau pura-pura. Hal ini membuat SBY tidak bisa maksimal membantu Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

 

Pernyataan para warganet ini pun ditanggapi oleh sejumlah elite Demokrat yang aktif di media sosial Twitter, salah satunya Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

Jansen mengatakan, serangan terhadap Ani Yudhoyono sangat tidak patut.

"Tuduhan Ibu Ani pura-pura sakit atau merekayasa dirinya pura-pura sakit itu benar-benar menurut kami biadab. Politik itu memang keras, tapi kan tidak harus mencabut jiwa kemanusiaan kita," ujar Jansen ketika dikonfirmasi, Minggu (19/5/2019).

Jansen mengatakan, serangan terhadap Ani sama saja tidak menghargai perjuangan Partai Demokrat untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Demokrat: Kami Tetap Bersama 02 Sampai 22 Mei 2019

 

Meski tidak ada SBY, kata Jansen, kader Partai Demokrat lainnya tetap berjuang untuk Prabowo-Sandiaga.

"Ibu Ani ini posisinya sudah seperti ibu kandung kami seluruh kader Demokrat. Dengan kejadian Beliau dituduh tuduh sakit rekayasa ini sungguh telah menyakiti hati saya dan hati seluruh kader Demokrat," kata Jansen.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand mengatakan politik seharusnya tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Akhir-akhir ini Demokrat sering diserang terkait sikap politiknya yang dinilai "abu-abu".

Partai tersebut dicurigai ingin bergabung dengan koalisi petahana.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Ferdinand mengatakan, selama ini kader Demokrat tidak pernah memusingkan tuduhan itu dan tetap ikut berjuang bersama koalisi Prabowo-Sandiaga.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com