Demokrat: Kami Tetap Bersama 02 Sampai 22 Mei 2019

Kompas.com - 20/05/2019, 05:26 WIB
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menekankan, koalisi partai politik dalam pencalonan capres-cawapres akan berakhir seiring pengumuman hasil Pemilu Serentak 2019.

Hasil Pemilu 2019 akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

"Saat ini saya luruskan, Demokrat tetap bersama 02, sampai nanti tanggal 22 Mei," kata Hinca, di sela rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (20/5/2019) dini hari, seperti dikutip dari Antara.

Pernyataan itu disampaikan Hinca menanggapi twit Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menyatakan tidak lagi mendukung Prabowo-Sandiaga setelah buzzer di medsos yang melakukan perundungan terhadap istri Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, yang sedang sakit.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Hinca mengatakan, Demokrat bisa memahami perasaan Ferdinand.

Akan tetapi, secara organisasi, Demokrat akan menuntaskan koalisi dengan partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga hingga 22 Mei 2019.

"Kenapa 22 Mei, karena koalisi partai politik ini memang dimaksudkan untuk capres. Nah peluit terakhir ditiupkan oleh wasit dalam hal ini KPU itu nanti tanggal 22. Kalau sudah ditiup peluit pertandingan berakhir, ya berakhir," kata Hinca.

Mengenai koalisi ke depan, lanjut dia, merupakan kedaulatan masing-masing partai politik. Ia mengatakan, koalisi pencapresan bukan koalisi seumur hidup.

"Bagi Demokrat, menyentuh garis finish, koalisi harus kami tuntaskan dengan konsisten sampai 22 Mei itu," kata dia.

Baca juga: Sekjen Demokrat: Jika Prabowo Tak Gugat ke MK, Artinya Akui Penetapan KPU

Gabung koalisi Jokowi

Sementara itu, belakangan muncul isu Demokrat akan bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Isu ini muncul setelah Komandan Satuan Tugas Bersama Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat diundang Presiden Jokowi ke Istana Presiden.

AHY juga hadir dalam pertemuan Forum Bogor yang mayoritas pesertanya adalah kepala daerah, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Demokrat Harap Kekompakan Tokoh Forum Bogor Menular ke Politisi Senior

Mengenai isu itu, Hinca mengatakan, seluruh warga negara boleh bertemu dan silaturahim dengan Presiden Jokowi. Kedatangan AHY ke Istana, kata dia, karena diundang Presiden.

"Ingatlah bahwa Pak Jokowi memanggil Mas AHY itu dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden bukan capres," kata dia.

Adapun mengenai kehadiran AHY di Forum Bogor, Hinca menyebutkan sebagai suatu hal yang wajar karena AHY sebagai anak bangsa aktif berdialog dan berdiskusi dalam forum itu.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X