Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kegeraman Elite Demokrat dan Kelanjutan Koalisi Prabowo-Sandiaga...

Kompas.com - 20/05/2019, 08:02 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

"Kami tidak begitu mengambil pusing dengan kritikan itu karena kami paham politik. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah kemanusiaan, tidak bisa ditolerir," ujar Ferdinand.

Sejumlah elite Demokrat lain juga menyampaikan kekecewaan atas sikap netizen ini melalui akun Twitter masing-masing, mulai dari Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik dan Andi Arief.

Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandi?

Atas situasi ini, beberapa elite Demokrat mengeluarkan pernyataan keras terkait sikap pribadinya.

Jansen Sitindaon mengatakan hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi partai mengnenai kelanjutan koalisi.

"Situasi ini jelas menjadi bahan pertimbangan kami apakah kami masih pantas terus berada di koalisi Prabowo ini atau segera mundur saja dari koalisi ini," ujar Jansen.

Namun, secara kelembagaan hal itu harus diputuskan oleh ketua umum. 

Meski demikian, Jansen pribadi mengaku sudah tidak ingin berada pada barisan Prabowo-Sandiaga lagi.

Baca juga: Demokrat Harap Kekompakan Tokoh Forum Bogor Menular ke Politisi Senior

 

"Tapi kalau ditanya sikap pribadi saya sebagai kader, maka saya sungguh sudah tidak nyaman dengan keadaan ini. Dan saya pribadi akan pamit baik baik mundur dari barisan Pak Prabowo ini," kata anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga ini.

Sementara itu, Ferdinand juga menyampaikan hal senada. Dia menyatakan berhenti mendukung Prabowo-Sandiaga.

Ferdinand juga mengaku akan menyarankan kepada partai untuk keluar dari koalisi ini.

"Saya akan minta kepada partai agar juga berhenti mendukung 02. Tapi sekali lagi itu keputusan partai, tapi keputusan pribadi saya sudah saya nyatakan (berhenti dukung Prabowo-Sandiaga)," ujar Ferdinand. 

Sampai 22 Mei 

Di tengah kegusaran elite Demokrat, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menekankan sikap partainya dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Kata dia, koalisi akan berakhir seiring pengumuman hasil Pemilu Serentak 2019. Hasil Pemilu 2019 akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

"Saat ini saya luruskan, Demokrat tetap bersama 02, sampai nanti tanggal 22 Mei," kata Hinca, di sela rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (20/5/2019) dini hari, seperti dikutip dari Antara.

Terkait sikap sejumlah kader seperti Ferdinand, Hinca bisa memahami kegusaran itu.

Namun, dia menegaskan, Demokrat akan menuntaskan janji koalisi ini hingga 22 Mei. Setelah itu, partak politik memiliki kedaulatan masing-masing untuk menentukan sikap politiknya.

"Bagi Demokrat, menyentuh garis finish, koalisi harus kami tuntaskan dengan konsisten sampai 22 Mei itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com