4 Temuan TKN Atas Kejanggalan Data Kecurangan Pemilu Versi BPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengungkapkan temuan-temuan mereka soal kejanggalan data kecurangan pemilu versi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Data kecurangan tersebut sempat diumumkan BPN pada acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menyampaikan beberapa temuan itu dalam konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Kamis (16/5/2019). Mulai dari kejanggalan atas perolehan suara, tuduhan penggelembungan suara, hingga soal tempat pemungutan suara (TPS) siluman.

1. Data real count BPN yang lambat

Arya menyindir presentase perolehan suara yang diklaim BPN sebagai hasil terbaru dari real count mereka. Dalam acara itu, BPN mengumumkan pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh suara sebesar 54,24 persen dengan status data yang masuk sebanyak 54,91 persen.

Padahal, satu bulan sebelumnya, tepatnya pada Rabu (17/4/2019), Prabowo menyatakan menang dengan perolehan suara 62 persen. Hasil itu diperoleh dari penghitungan di 320.000 TPS dan sekitar 40 persen data yang masuk saat itu.

"Kami cukup takjub juga dengan data yang disampaikan. Hari pertama mereka mencapai 40 persen data. Sekarang hampir sebulan, tambah datanya cuma 10 persen. Data mereka berarti stagnan juga ya," ujar Arya.

Baca juga: Tolak Hasil Pilpres karena Kejanggalan DPT, Ini Penjelasan BPN Prabowo-Sandiaga

Arya mengatakan BPN mampu mengumpulkan 40 persen data dalam satu hari sekaligus. Namun, dia heran BPN hanya bisa menambah 14 persen data saja dalam waktu satu bulan.

Selain itu, hasil real count juga bertolak belakang dengan Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat data masuk berada pada posisi 50 persen. Arya pun menduga klaim kemenangan 54 persen itu berdasarkan rekapitulasi "cherry picking".

Maksudnya, BPN hanya memasukan data dari TPS-TPS yang dimenangkan Prabowo-Sandiaga saja.

"Misalnya di kabupaten yang mereka menangkan, akhirnya dimasukkan ke (sistem).Tapi kabupaten yang belum menang, mereka keluarkan dulu," kata dia.

KOMPAS.com/JESSI CARINA Juru bicara TKN Jokowi-Maruf, Arya Sinulingga menantang BPN Prabowo-Sandiaga adu data C1 di KPU. Ini disampaikan dalam konferensi pers di Posko Cemara, Kamis (16/5/2019).

2. Hasil real count yang tidak 100 persen

Arya menampilkan beberapa materi presentasi BPN yang berisi data-data kecurangan versi kubu 02. Potongan materi yang didapatkan itu kemudian ditelisik oleh TKN dan diperiksa kebenarannya.

Hasilnya, kata Arya, banyak kejanggalan. Kejanggalan pertama ada pada data perkembangan real count BPN dari mulai April sampai Mei. Di sana tertulis pada 25 April, pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat 41,46 persen suara sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga mendapat 56,79 persen suara.

"Itu kalau dijumlahkan tidak ada 100 persen loh," kata Arya.

Baca juga: TKN Sindir Real Count BPN yang Datanya Hanya Naik 10 Persen dalam Sebulan

Anehnya, kata dia, presentase perolehan suara pada 3 hari berikutnya yaitu 28 April benar 100 persen.

Sampai akhirnya perubahan data terjadi lagi pada 10 Mei 2019. Pada hari itu, real count BPN mencatat suara Jokowi-Ma'ruf sebanyak 41,00 persen dan Prabowo-Sandiaga 57,29 persen.

Arya mengatakan jumlah perolehan suara keduanya tidak 100 persen seperti hasil real count pada umumnya.

"Ini datanya semakin diperiksa semakin lucu-lucu," kata dia.

3. Tuduhan penggelembungan suara di Jawa Timur

Data kecurangan lain yang juga ditelisik TKN adalah soal tuduhan penggelembungan suara.

"Ini lebih parah lagi. Mereka bilang ada penggelembungan data di Jawa Timur," kata Arya.

Data kecurangan BPN menggambarkan selisih yang signifikan antara jumlah suara sah di Jawa Timur pada saat Pilkada 2018 dengan Pilpres 2019. Saat Pilkada Jatim 2018, suara yang sah 19,5 juta. Pada Pilpres 2019, suara sah di Jatim menjadi 24,7 juta.

Foto yang merupakan cuplikan presentasi BPN itu juga berisi kesimpulan bahwa kurang dari satu tahun, ada kenaikan 5,2 juta suara di Jawa Timur. Kenaikan ini dimaknai sebagai penggelembungan suara.

Baca juga: TKN: Kata BPN Ada TPS Siluman di Desa Nanggerang, Ternyata yang Menang 02

Menurut Arya, penjelasan dalan materi presentasi itu salah. Sebab, BPN tidak memerhatikan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

"Semua kan mengakui tingkat partisipasi Pilpres ini sangat tinggi. Dulu waktu Pilkada Jatim, partisipasinya 20 juta orang, sekarang ada 24 juta orang. Coba cek datanya," ujar Arya.

"Jadi wajar saja kalau suara sah juga naik karena tingkat partisipasi tinggi. Ini bukan penggelembungan suara," tambah dia.

4. Tuduhan TPS siluman

Arya juga mengungkapkan kejanggalan atas tuduhan BPN mengenai TPS siluman. Salah satu TPS yang disebut siluman adalah TPS 13 di Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat.

TPS ini disebut BPN diisi oleh pemilih siluman karena beberapa pemilih dalam DPT di sana memiliki tanggal lahir yang sama.

"Yang lucu ini kasus DPT. Mereka mengatakan bahwa tanggal lahirnya sama semua. Tetapi NIK-nya sama tidak? Ini beda-beda," ujar Arya.

Arya mengatakan biasanya kombinasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menggunakan tanggal lahir dan tahun kelahiran juga. Dalam materi presentasi yang disiapkan BPN, susunan NIK pemilih yang tanggal lahirnya disebut sama itu berbeda-beda.

Arya pun jadi meragukan data kecurangan BPN ini. Selain itu, kata Arya, TKN sudah memeriksa hasil penghitungan suara di TPS tersebut melalui situs Situng Komisi Pemilihan Umum.

"Lucunya, ternyata di TPS tersebut yang menang adalah 02. Jadi yang siluman siapa? Kalau ini mengada-ada, kok menguntungkan 02?" ujar Arya.

Tantang di pleno KPU

Dengan sejumlah temuan kejanggalan ini, TKN menganggap data kecurangan BPN hanya digunakan untuk memanipulasi rakyat saja. TKN pun akhirnya menantang BPN untuk saling membuka data dokumen C1 masing-masing dan membandingkannya dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional yang digelar KPU.

"Kami TKN menantang BPN adu data di KPU! Kita buka satu per satu data C1 di semua TPS, 800.000 TPS kita buka. Kerahkan berapa orang mereka mampu, kami kerahkan berapa orang yang kami mampu. Kita adu data di KPU," ujar Arya.

Menurut Arya, hal ini lebih baik daripada BPN sibuk menyebarkan tuduhan curang ke mana-mana.

TKN sebenarnya sudah mengajak BPN saling adu data di tiap tingkatan rekapitulasi suara. Namun mulai dari rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi dari BPN Prabowo-Sandiaga selalu menandatangani hasilnya.

Arya pun heran BPN malah terus menerus menyebut ada kecurangan ketika berada di luar forum rekapitulasi. Dia berharap BPN bisa menerima tantangan ini agar perbedaan data yang diributkan BPN bisa jelas.

"Jangan koar-koar di luar bikin acara lalu mengatakan bohong dan sebagainya. Tetapi diajak adu data beneran, enggak berani," kata dia.