TKN: Pesan Pak Prabowo Membingungkan Rakyat dan Bikin Geleng-geleng Kepala

Kompas.com - 15/05/2019, 09:00 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa (14/5/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANCalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa (14/5/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengkritik pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut dia, pernyataan Prabowo akan membuat masyarakat menjadi bingung.

"Message atau pesan Pak Prabowo dan BPN membingungkan rakyat dan membuat banyak pihak hanya bisa geleng-geleng kepala," ujar Arsul ketika dihubungi, Rabu (15/5/2019).

Sebab, sikap Prabowo dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ini tidak sesuai klaim-klaim selama ini.

Di satu sisi, Prabowo sudah mendeklarasikan kemenangan lebih dari satu kali berdasarkan real count yang dilakukan BPN. Di sisi lain, Prabowo justru menolak real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Prabowo: Saya Akan Menolak Hasil Penghitungan Suara Pemilu

Padahal, real count kubu 02 berbasis C1 seperti real count versi KPU. Menurut Arsul, BPN sebetulnya punya modal untuk memprotes hasil penghitungan di ruang rekapitulasi dengan berbekal real count versi mereka itu.

"Jika sama-sama berbasis C1 mestinya kalaupun ada perbedaan ya dipertunjukan dong di ruang rekapitulasi suara KPU. Bukan diungkapkan di luar KPU," ujar Arsul.

Belum lagi soal daftar pemilih tetap (DPT) tak wajar sebesar 17,5 juta. Menurut Arsul, tuduhan BPN atas hal itu sudah dijawab oleh KPU. Dia heran kenapa sekarang persoalan DPT ini diributkan kembali.

Tadi malam, Prabowo juga sudah mengklaim menang dengan perolehan suara 54 persen. Arsul berpendapat sebaiknya Prabowo dan BPN tetap pada keyakinan tersebut tanpa harus menuding ada kecurangan.

Baca juga: Perubahan Angka Klaim Kemenangan Prabowo-Sandiaga, dari 62 Persen ke 54 Persen

"Terus sekarang mengaku sudah unggul 54 persen lebih dari setengahan jumlah TPS yang mereka hitung. Lah kalau yakin menang kok menolak hasil penghitungan KPU? Apalagi penghitungan kan belum selesai," kata Arsul.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suaraPemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X