Kejujuran Jadi Persoalan Mendasar Laporan Dana Kampanye

Kompas.com - 03/05/2019, 14:23 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden serta 16 partai politik peserta pemilu telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (2/5/2019).

LPPDK kemudian diserahkan ke Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai, ada persoalan mendasar terkait dengan kesadaran partai politik untuk jujur dan taat asas laporan dana kampanye.

"Persoalan mendasar justru pada kesadaran peserta pemilu, mulai khususnya parpol untuk jujur dan taat asas terkait laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka," ujar Lucius kepada Kompas.com, Jumat (3/5/2019).

Kejujuran itu, lanjutnya, dipertanyakan di awal hingga akhir pelaksanaan kampanye. Apakah dana yang dilaporkan diragukan ataukah hanya untuk kepentingan administratif saja.

Baca juga: KPU: 2 Paslon dan 16 Partai Politik Sudah Serahkan Laporan Dana Kampanye

Ia menuturkan, soal benar atah tidaknya jumlah dana yang dilaporkan, sepertinya bukan persoalan bagi penyelenggara. Pasalnya, bagi penyelenggara, yang paling penting adalah ada atau tidaknya laporan dan disampaikan tepat waktu atau tidak.

"Penyelenggara fokus pada urusan administratif soal ada atau tidaknya laporan dan apakah dilaporkan tepat waktu atau tidak. Walau menggunakan akuntan publik, tapi itu pun tak bermakna menjawab keraguan publik akan transparansi dan akuntabilitas parpol," ungkapnya kemudian.

Jadi, seperti diungkapkan Lucius, nampaknya persoalan mendasar terkait kejujuran laporan dana kampanye akan sulit diwujudkan lantaran pelaporan masih sekadar urusan administratif saja.

Baca juga: Penerimaan Dana Kampanye Jokowi-Maruf Rp 606 Miliar, Mayoritas dari Perusahaan

"Ketika cara pandangnya terbatas pada urusan administratif dan formalitas, tim audit pun tak merasa diwajibkan melakukan audit investigasi laporan dana kampanye," ungkapnya kemudian.

Menurutnya, bagaimanapun juga, parpol memiliki kepentingan untuk menyembunyikan sumbangan yang akan memancing kecurigaan atau sumbangan yang menyalah aturan.

"Peserta pemilu berkepentingan agar laporan mereka tak dicurigai. Karenanya, yang masuk dalam laporan dana kampanye yang wajar-wajar saja," imbuhnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X