Tujuan Efisiensi dalam Pemilu Serentak Dinilai Tak Tercapai

Kompas.com - 02/05/2019, 16:05 WIB
Gedung KPU Pusat Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung KPU Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Populi Center Afrimadona mengatakan, tujuan efisiensi dari gagasan pemilu serentak justru menciptakan ongkos politik dan ekonomi yang besar. Hal itu disampaikannya dalam acara diskusi "Evaluasi Pemilu 2019 Serentak" di Kantor Populi Center, Kamis (2/5/2019).

"Gagasan-gagasan ini justru berujung pada semakin mahal ongkos politik maupun ongkos ekonomi. Kalau kita perhatikan, ekonomi yang mencapai Rp 25 triliun, itu angka yang sangat besar sekali," kata Afri saat ditemui wartawan di Kantor Populi Center, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Tiga Hal yang Perlu Dievaluasi dari Pemilu Serentak Menurut Akademisi

Peneliti senior Populi Center Afrimadona dalam diskusi berjudul Hitung Mundur Pemilu 2019 di Jalan Sudirman, Jumat (12/4/2019).KOMPAS.com/JESSI CARINA Peneliti senior Populi Center Afrimadona dalam diskusi berjudul Hitung Mundur Pemilu 2019 di Jalan Sudirman, Jumat (12/4/2019).

Afri mengatakan, kompleksitas dari masalah-masalah pemilu serentak tidak terantisipasi dalam undang-undang tentang Pemilu.

Ia memberikan contoh masalah Sumber Daya Manusia (SDM) pemilu yang tidak terantisipasi dengan ongkos politik dan sosial sehingga berimbas pada banyaknya anggota KPPS kelelahan di lapangan.

"Dengan kompleksitas pemilihan seperti ini,  kemudian dengan jumlah KPPS yang beragam sehingga membuat para petugas-petugas ini kewalahan di lapangan," tuturnya.

Baca juga: KPU: Desain Pemilu Serentak 2019 Cukup Berat

Selanjutnya, Afri mengatakan, rentang kampanye yang panjang membuat para kandidat di Pilpres 2019 menggelontorkan dana yang besar, sehingga menguntungkan pihak yang memiliki dana kampanye yang kuat.

"Pada akhirnya akan bahwa ongkos politik yang besar pada akhirnya akan menguntungkan mereka yang memiliki modal yang kuat," pungkasnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X