Tujuan Efisiensi dalam Pemilu Serentak Dinilai Tak Tercapai

"Gagasan-gagasan ini justru berujung pada semakin mahal ongkos politik maupun ongkos ekonomi. Kalau kita perhatikan, ekonomi yang mencapai Rp 25 triliun, itu angka yang sangat besar sekali," kata Afri saat ditemui wartawan di Kantor Populi Center, Kamis (2/5/2019).

Afri mengatakan, kompleksitas dari masalah-masalah pemilu serentak tidak terantisipasi dalam undang-undang tentang Pemilu.

Ia memberikan contoh masalah Sumber Daya Manusia (SDM) pemilu yang tidak terantisipasi dengan ongkos politik dan sosial sehingga berimbas pada banyaknya anggota KPPS kelelahan di lapangan.

"Dengan kompleksitas pemilihan seperti ini,  kemudian dengan jumlah KPPS yang beragam sehingga membuat para petugas-petugas ini kewalahan di lapangan," tuturnya.

Selanjutnya, Afri mengatakan, rentang kampanye yang panjang membuat para kandidat di Pilpres 2019 menggelontorkan dana yang besar, sehingga menguntungkan pihak yang memiliki dana kampanye yang kuat.

"Pada akhirnya akan bahwa ongkos politik yang besar pada akhirnya akan menguntungkan mereka yang memiliki modal yang kuat," pungkasnya.