Soal Usul TPF Kecurangan Pemilu, BPN Sebut Kubu 01 dan 02 Bisa Terlibat

Kompas.com - 26/04/2019, 20:13 WIB
Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, saat konferensi pers di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, saat konferensi pers di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, berpandangan kedua kubu  dapat dilibatkan dalam Tim Pencari Fakta ( TPF) kecurangan Pemilu 2019.

Usulan pembentukkan TPF tersebut merupakan usul BPN Prabowo-Sandiaga, yang didukung Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Namun, Sudirman menuturkan anggota inti dari tim tersebut harus orang yang independen dan tidak memihak.

Baca juga: KPU Persilahkan jika Dibentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu

"Harus (berimbang). Kalau perlu dari pihak 01 dan 02 sebagai pihak terlibat boleh, tapi yang utamanya adalah orang bukan partisan," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

Menurutnya, jika diperlukan pihak asing juga dapat dilibatkan. Semakin berjarak dengan pihak yang berkontestasi, Sudirman menilai pihak tersebut diharapkan semakin obyektif.

"Saya lihat kalau diperlukan akan baik karena semakin berjarak pihak itu dari kompetisi. Karena biasanya yang lebih berjarak, lebih obyektif, karena bisa melihat dengan kacamata berimbang," ungkap dia.

Sudirman pun mengaku tidak ingin mengusulkan pihak yang bisa terlibat dalam pembentukan tim ini. Ia membiarkan agar tim tersebut terbentuk dengan sendirinya oleh pihak-pihak independen.

Baca juga: Ketua KPU Nilai Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu Belum Diperlukan

Ia pun berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menyetujui usulan tersebut pada waktunya.

Selain KPU, Sudirman juga mengaku akan meyakinkan publik, jika tim tersebut batal dibuat.

"Kita akan terus meyakinkan publik bahwa tim semacam itu diperlukan demi keselamatan, keutuhan, dan kredibilitas dari semua penyelenggara," tutur Sudirman.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X