Litbang KPK Temukan Masalah Konflik Kepentingan di Sektor Kelistrikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Litbang KPK) Dedi Hartono mengungkapkan, ada berbagai konflik kepentingan yang terjadi di sektor kelistrikan.

Hal itu disampaikan Dedi dalam diskusi Kajian Efisiensi dalam Tata Kelola Kelistrikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

"Misalkan pada periode yang lalu, ada seorang menteri yang punya konflik kepentingan untuk membangun pembangkit di daerahnya. Ada pasokan gas murah kemudian dialokasikan ke daerahnya dia. Bekerja sama dengan teman satu angkatannya di universitas," kata Dedi.

Saat itu, KPK turun langsung melakukan pencegahan.

Baca juga: KPK Hargai Keputusan PLN Nonaktifkan Sofyan Basir dari Jabatan Dirut

KPK melakukan pendekatan secara personal dengan mengundang menteri itu ke KPK. Meski demikian, Dedi tak mengungkap identitas menteri tersebut.

"Kami sampaikan, kami sudah tahu loh, Pak, seperti ini, seperti itu. Jadi ini tanpa harus mempermalukan. Kalau tetap masih jalan ya kita buka perlahan-lahan," kata dia.

Dedi mengatakan, masalah tersebut diketahui karena pihak PT PLN cukup terbuka, meski terkadang tertutup dan berujung penindakan karena terindikasi pada dugaan kejahatan korupsi.

Ia juga menyebutkan, pihak PLN pernah menyampaikan adanya dugaan intervensi dari anggota DPR terkait sektor kelistrikan. Menurut dia, dugaan intervensi ini kerap terjadi.

"Misalkan diintervensi oleh anggota DPR atau diintervensi oleh pejabat tertentu. Kalau (PLN) terbuka, kami bantu dari aspek pencegahannya. Tapi kalau tidak terbuka, ya jadi ketahuan oleh teman kami dari sisi penindakan (KPK) pasti akan mendeteksi," ujar Dedi.

Baca juga: Sofyan Basir Dinonaktifkan dari Jabatan Dirut PLN

"Misal ada anggota DPR minta dibangun pembangkit di pulau dengan tenaga surya karena bekerja sama dengan investor luar. Kami tahu, tapi ya enggak boleh, kami cegah. Banyak modus dengan berbagai macam cara," lanjut dia.

Dedi menilai, tekanan yang dihadapi internal PLN cukup banyak. Ia pun menyinggung pengembangan kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 di Provinsi Riau.

Dalam pengembangan kasus itu, KPK baru-baru ini menjerat Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

"Seperti ceritanya SFB (Sofyan) ketemu Setnov (mantan Ketua DPR Setya Novanto), intinya ketemu-ketemu cari celah di sisi proyek supaya jalan, di sisi politik jalan," kata Dedi.

Baca juga: Dirut PLN Jadi Tersangka, ICW Harap KPK Ungkap Dugaan Mafia Energi

Berdasarkan fakta sidang dengan terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, Sofyan Basir pernah mengikuti pertemuan di kediaman Setya Novanto.

Menurut Eni Maulani, saat itu, Sofyan menawarkan proyek PLTU Riau 1.