Kasus PLTU Riau 1, KPK Panggil Sejumlah Pejabat PT PLN dan PT PJB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pejabat dari PT PLN (Persero) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), Kamis (25/4/2019).

Mereka yang dipanggil adalah Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN, Supangkat Iwan Santoso; Direktur Utama PT PJB Iwan Agung Firstantra; Direktur Utama PT PJB Investasi Gunawan Yudi Hariyanto; Direktur Operasi PT PJB Investasi Dwi Hartono.

Kemudian, KPK memanggil Plt Direktur Operasional PT PLN Batubara, Djoko Martono dan Kepala Divisi Independent Power Producer (IPP) PT PLN Muhammad Ahsin Sidqi.

Baca juga: Dirut PLN Sofyan Basir, Tersangka Keempat dalam Kasus PLTU Riau 1

Mereka rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis.

Penetapan tersangka Sofyan merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Dalam kasus ini, KPK sudah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Baca juga: Perjalanan Kasus PLTU Riau 1, Jerat Eni Maulani Saragih hingga Sofyan Basir

Pada pengembangan sebelumnya, KPK juga sudah menjerat pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan.

Sofyan diduga bersama-sama membantu Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Kotjo untuk kepentingan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Sofyan disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.