Korupsi, Khianat Demokrasi

Korea Selatan juga mengatur keuangan partai politiknya secara rinci. Salah satu hal yang menarik dari aturan yang dibuat adalah, negara memberikan tambahan subsidi bagi partai yang mencalonkan kandidat perempuan secara representatif dalam pemilihan legislatif nasional dan daerah.

Sementara itu, selain mengatur batasan-batasan sumbangan Inggris mewajibkan partai memberikan laporan sumbangan, pinjaman yang mereka terima dan laporan pengeluaran partai untuk dipublikasikan oleh komisi pemilihan.

Pengaturan keuangan di masing-masing negara tersebut juga memberikan sanksi yang jelas, tegas dan mengikat kepada partai yang melanggar aturan. Sanksi dalam bentuk denda dan hukuman penjara.

Selain keuangan partai, sistem integritas partai politik (SIPP) yang dikeluarkan oleh KPK juga mensyaratkan komponen perbaikan partai untuk menjadi lembaga berintegritas, yaitu penerapan kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, serta sistem rekrutmen.

Dengan melakukan reformasi partai, harapan akan munculnya orang-orang terbaik integritasnya dan kompetensinya untuk menjadi pejabat publik semakin besar.

Pada akhirnya, demokrasi harus diselamatkan.