Korupsi, Khianat Demokrasi

Kompas.com - 10/04/2019, 07:09 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

Jika bukan khianat demokrasi, lalu apa predikat yang pantas disematkan kepada para pelaku rasuah ini?

Fakta ini menunjukkan bahwa partai politik sebagai satu-satunya lembaga yang diamanatkan oleh demokrasi untuk menseleksi calon legislatif, gubernur, wali kota/bupati hingga presiden cenderung gagal mengajukan kader-kader terbaik yang memiliki integritas dan kejujuran pada jabatan-jabatan publik.

Jika tidak segera diatasi, korupsi tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga merusak supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak azasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang (UN, 2004).

Reformasi partai

Terbongkarnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader partai dapat berdampak besar pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai, dan berpotensi meningkatkan angka golongan putih (golput).

Terbukti, secara konsisten partai menjadi lembaga yang semakin kehilangan kepercayaan publik dari tahun ke tahun. Pun demikian dengan gerakan golput yang jumlahnya selalu tinggi disetiap pelaksanaan pemilu.

Reformasi partai adalah salah satu alternatif cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi. Dalam hal pengelolaan keuangan partai misalnya, dibutuhkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang diimplementasikan secara konsisten oleh partai untuk menciptakan sistem tata kelola partai yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian Partnership di beberapa negara (Anomali Keuangan Partai, 2011), pemerintah butuh menyusun sistem reward and punishment terhadap partai agar dapat secara signifikan meningkatkan perbaikan partai.

Amerika selaku negara demokrasi ke dua terbesar di dunia secara tegas mengatur keuangan partai.

Contohnya, mereka mengatur secara detail batasan sumbangan yang diterima oleh partai maupun kandidat dalam pemilu. Mereka juga menentukan bahwa partai yang sudah mendapatkan subsidi negara tidak diperbolehkan menerima sumbangan dari swasta.

Korea Selatan juga mengatur keuangan partai politiknya secara rinci. Salah satu hal yang menarik dari aturan yang dibuat adalah, negara memberikan tambahan subsidi bagi partai yang mencalonkan kandidat perempuan secara representatif dalam pemilihan legislatif nasional dan daerah.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Nasional
Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Nasional
Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Nasional
Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Nasional
KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Nasional
Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Nasional
Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Nasional
Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Nasional
Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Nasional
Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Nasional
Kepala Bappenas: Korsel Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Korsel Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

Nasional
Karyawan Apresiasi Langkah Suryopratomo Mundur dari Calon Dirut TVRI

Karyawan Apresiasi Langkah Suryopratomo Mundur dari Calon Dirut TVRI

Nasional
Komisi I DPR dan Menkominfo Rapat, Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

Komisi I DPR dan Menkominfo Rapat, Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X