Korupsi, Khianat Demokrasi

Kompas.com - 10/04/2019, 07:09 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

Pada sisi lain, kasus Romy membuktikan sedikitnya dua kerusakan yang dapat ditimbulkan dari praktik bejat penuh kecurangan bernama korupsi.

Pertama, fakta bahwa praktik shadow state benar-benar terjadi. Setelah sebelumnya publik dihebohkan praktik serupa ketika Lutfi Hasan Ishaaq, mantan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera, terbukti terlibat dalam korupsi daging sapi.

Kendati Romy maupun Lutfi bukan pimpinan kementerian, namun sebagai ketua umum partai keduanya dapat menentukan kebijakan di sebuah kementerian yang dipimpin oleh salah seorang kadernya.

Pada level yang lebih luas, praktik ini akan membahayakan proses tata kelola pemerintahan, di mana kebijakan yang seharusnya dibuat matang berdasar pada data dan pengetahuan yang ada dapat secara mudah diubah sesuai keinginan seseorang atau sekelompok orang yang tidak berkenan.

Kedua, sistem lelang jabatan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menghapus praktik suap, kolusi serta nepotisme belum secara efektif dapat diterapkan.

Hal itu terjadi arena faktanya Romy dapat memberikan pengaruhnya untuk mengubah hasil seleksi dan menempatkan seseorang menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Praktik ini akan memperburuk kualitas pelayanan publik. Alih-alih meningkatkan kualitas pelayanan dan membuat terobosan, pejabat yang dihasilkan dari praktik suap akan cenderung mengumpulkan pundi-pundi hartanya agar dapat menyuap lagi untuk menduduki posisi yang lebih tinggi, begitu seterusnya.

Pada sisi lain, proses penentuan wakil rakyat di pemerintah juga tidak dapat dibebaskan dari praktik suap. Berdasarkan hasil penelitian doktoral Burhan Muhtadi, satu dari tiga pemilih pada Pemilu 2014 terpapar oleh praktik jual beli suara atau suap, dan menempatkan Indonesia ke peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan politik uang ketika pemilu.

Potensi praktik suap kemungkinan juga berulang di Pemilu 2019 dan bahkan semakin besar, mengingat pemilu kali ini publik disesaki ingar-bingar pasangan capres, sementara ribuan calon yang memperebutkan kursi di parlemen dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota tidak memiliki kesempatan untuk dikenal ataupun memperkenalkan diri kepada pemilih.

OTT calon anggota legislatif (caleg) dengan bukti berkardus-kardus uang "serangan Fajar" oleh KPK menjadi salah satu indikasi lain adanya potensi praktik suap kepada para pemilih.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X