Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: Tugas Kiai Berat, Kirim Anak Pintar ke Pesantren

Kompas.com - 09/04/2019, 10:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengajak umat Muslim untuk kembali menghidupkan gerakan mondok di pondok pesantren.

Menurut Ma'ruf, Indonesia membutuhkan para kiai untuk menjaga keutuhan NKRI.

Ma'ruf menilai, tugas kiai untuk menjaga keutuhan NKRI saat ini semakin berat karena ada kelompok yang mempertentangkan antara Islam dan nasionalisme.

Karena itu, Ma'ruf meminta para orangtua mengirim anak yang paling pintar ke pesantren agar kelak mampu mengembang tugas kiai yang berat.

"Ayo kita mondok. Yang dikirim ke pondok itu harus anak yang pintar biar jadi kiai yang pinter. Jangan yang ke pesantren kebagian yang bodoh-bodoh. Akhirnya jadi kiai bodoh. Karena tugas kiai berat, menjaga negara, menjaga umat," kata Ma'ruf saat memberikan tausiyah di Pondok Pesantren, Al Baqiyatussholihat, Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat, Senin (8/4/2019).

Baca juga: Survei Internal BPN: Prabowo-Sandiaga 62 Persen, Jokowi-Maruf 38 Persen

Ma'ruf mengatakan, sedianya Islam dan nasionalisme tak perlu dipertentangkan. Karena itu, sejak awal para kiai di Indonesia selalu menjadi yang terdepan dalam mengawal persatuan antara Islam dan nasionalisme.

Ma'ruf melanjutkan, dulunya semua pihak ingin mengedepankan ideologinya masing-masing di awal kemerdekaan.

Namun, semua perseteruan ide tersebut akhirnya dapat disatukan dengan Pancasila.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Tiap BPN Rilis Survei Internal, Kami Senyum-senyum Saja

"Bagi kita NKRI sudah final karena Republik Indonesia dibentuk dibangun berdasarkan kesepakatan seluruh elemen bangsa. Yang semula masing-masing enggak setuju," ujar Ma'ruf.

"Yang nasionalis ingin nasionalis sekuler, Islam ingin Islam, akhirnya ditemukan jalan keluar, yakni pancasila. Bagi kita Pancasila adalah kebangsaan yang religius. Di beberapa negara ada yang bertabrakan, akhirnya perang untuk selesaikan ideologi negara," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com