Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arie Kriting: Era Jokowi, Jumlah Bioskop di Indonesia Timur Bertambah Banyak

Kompas.com - 09/04/2019, 08:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelawak tunggal Satriaddin Maharinga Djongki alias Arie Kriting mengapresiasi positif pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mendukung pertumbuhan layar film di Indonesia.

Arie menyebut, dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah layar film bertambah dari sekitar 700 menjadi 2.000-an layar di seluruh Indonesia.

Indonesia bagian timur ikut merasakan. Sebelum Jokowi menjabat Presiden, jumlah bioskop hanya lima layar dan sekarang bertambah banyak.

"Di kampung saya, Pulau Buton, Bau-bau saja, tiga tahun lalu enggak ada bioskop. Baru ada bioskop itu belakangan ini saja," ujar Arie ketika dijumpai di acara konferensi pers "Konser Putih Bersatu" bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

Baca juga: 13 April 2019, Pendukung Jokowi Gelar Konser Putih Bersatu di GBK

Konser Putih Bersatu merupakan acara yang digagas artis, musisi, seniman dan budayawan di Tanah Air dalam rangka mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden pada periode 2019-2024.

Pernyataan Arie tersebut merupakan bagian dari testimoninya terhadap kerja pemerintahan Jokowi yang dinilainya harus dilanjutkan.

"Ini membuat orang-orang di kampung saya itu percaya kalau saya artis. Yang lalu-lalu banyak yang enggak percaya saya ini artis. Karena bioskop saja tidak ada," kelakar Arie.

Baca juga: PDI-P: Rakyat Pilih Pemimpin yang Gebrak Hambatan, Bukan Gebrak Meja

Arie melanjutkan, pertumbuhan layar bioskop di Indonesia berkat kebijakan di era pemerintahan Jokowi.

"Karena Pak Jokowi kalau enggak salah dua atau tiga tahun lalu mencabut daftar investasi negatif yang tertempel pada industri perfilman. Sehingga investasi bisa masuk dan mendorong industri perfilman Indonesia," ujar Arie.

Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X. Paket kebijakan tersebut salah satunya, yakni mengeluarkan sektor idustri perfilman dari Daftar Negatif Investasi (DNI) agar investasi asing bisa masuk.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Tiap BPN Rilis Survei Internal, Kami Senyum-senyum Saja

Dengan demikian, beberapa sub sektor di industri perfilman bisa dimasuki oleh investasi asing, antara lain pertunjukan film, pengedaran film, studio rekaman, sarana penyuntingan film, laboratorium pengolahan film, sarana pengisian suara film dan studio pengambilan film.

Arie menyebut, kebijakan itu berdampak positif kepada masyarakat setempat karena menyerap tenaga kerja serta secara tidak langsung membangun kualitas sumber daya manusia.

"Orang kan biasanya ribut dengan bilang 'wah Pak Jokowi hanya membangun di infrastruktur saja, tanpa membangun sumber daya manusia'. Padahal, tidak juga," ujar Arie.

"Padahal salah satu hal di pembangunan SDM adalah juga membangun fasilitas yang menjadi titik kumpul sehingga dia mendapatkan satu informasi baru," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com