Anggota DPR Bowo Sidik Diduga Terima Uang Rp 221 Juta dan 85.130 Dollar AS

Kompas.com - 28/03/2019, 21:04 WIB
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan tim KPK menunjukkan barang bukti OTT Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (28/3/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comWakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan tim KPK menunjukkan barang bukti OTT Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (28/3/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso diduga sudah menerima uang sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

Pihak terduga pemberi suap adalah Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Panjaitan menjelaskan, penerimaan ini berawal dari perjanjian kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) yang sudah dihentikan.

Baca juga: OTT Terkait Distribusi Pupuk, KPK Amankan Puluhan Kardus Berisi Uang

"Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut PT HTK meminta bantuan BSP (Bowo), anggota DPR RI," kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Basaria melanjutkan, tanggal 26 Februari 2019 dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT HTK.

"BSP diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah 2 dollar Amerika Serikat per metrik ton," kata Basaria.

Bowo diduga telah menerima fee sebanyak 6 kali di berbagai tempat, seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK.

Baca juga: OTT Pejabat BUMN, KPK Juga Amankan Seorang Anggota DPR

Uang itu kemudian diduga dipecah menjadi Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu. KPK menemukan uang tersebut dalam banyak amplop yang tersimpan dalam sejumlah kardus. Uang itu diduga untuk kepentingan pencalonan Bowo di Pileg 2019.

KPK juga menduga ada penerimaan-penerimaan lain terkait dengan jabatan Bowo sebagai anggota DPR.

Atas perbuatannya, Bowo disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X